Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Karakter Bangsa Indonesia

Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi diperkuat melalui kedaulatan rakyat, yang menghubungkan kebebasan politik dengan kesetaraan ekonomi, dengan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat". Dalam konteks prinsip musyawarah-mufakat, proses pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan mayoritas (mayorokrasi) atau pihak minoritas yang terdiri dari elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang memperhatikan dan menghargai daya rasionalitas deliberatif dan kearifan yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa pandang bulu. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, keputusan haruslah dihasilkan melalui proses musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan prinsip saling mendengar, saling menghargai, dan saling mempertimbangkan argumen satu sama lain. Dalam proses musyawarah-mufakat, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Dalam hal ini, nilai-nilai rasionalitas deliberatif dan kearifan yang dimiliki oleh setiap warga negara harus diperhatikan secara adil dan merata, sehingga keputusan yang dihasilkan bukanlah semata-mata keputusan mayoritas atau keputusan yang diambil oleh pihak minoritas yang memiliki kekuasaan. 

Dengan demikian, prinsip musyawarah-mufakat dalam sistem demokrasi menunjukkan bahwa keputusan harus diambil melalui proses yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan memperhatikan hikmat dan kebijaksanaan yang memperhatikan daya rasionalitas deliberatif dan kearifan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan bersama dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan demokrasi permusyawaratan ala Indonesia ini visioner, mendahului konsep "demokrasi deliberatif" dan sejalan dengan konsep "sosial-demokrasi".

Dalam kerangka orientasi etis yang mengutamakan hikmah-kebijaksanaan, pengaktualisasian sistem demokrasi dilakukan dengan memprioritaskan nilai-nilai Ketuhanan menurut landasan kemanusiaan yang adil serta beradab, serta menghargai nilai-nilai persatuan dan keadilan. Dalam konteks ini, demokrasi yang berbasis pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercermin dalam landasan kemanusiaan yang adil serta beradab, memerlukan upaya dan kewajiban dari para pengelola negara untuk menjaga dan memupuk budi pekerti yang luhur serta memelihara cita-cita moral yang tinggi dalam masyarakat. Selain itu, demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai persatuan dan keadilan juga memerlukan perlindungan yang tepat untuk seluruh bangsa Indonesia dan semua keturunan Indonesia melalui keberadaan kesatuan dan persatuan serta penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasi demokrasi, nilai-nilai Ketuhanan menurut landasan kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai-nilai persatuan dan keadilan menjadi prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh pihak-pihak terkait, sebagai upaya menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. 

Sila kelima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" memiliki  pandangan Pemikiran Pancasila, kelima nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan sosial, serta demokrasi permusyawaratan, memperoleh arti yang penuh sejauh mampu mewujudkan keadilan sosial. Penyelenggaraan keadilan sosial harus mencerminkan nilai etis keempat sila lainnya di satu sisi, dan otentisitas praktik Pancasila dapat diukur dari keberhasilannya dalam mencapai keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di sisi lain. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual, peran individu dalam pasar dan peran manusia sebagai makhluk sosial dalam negara, serta pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi tujuan yang diinginkan. Dalam kondisi sosial-ekonomi yang dipenuhi oleh kesenjangan, persaingan ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka kooperatif berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang memenuhi kebutuhan hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Sumber daya alam, seperti tanah dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Dalam upaya mencapai keadilan sosial, setiap pelaku ekonomi harus memiliki peran masing-masing dalam semangat kekeluargaan yang saling menguntungkan. Peran individu dalam pasar harus diberdayakan, tetapi Negara harus tetap memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial. 

Kelima sila tersebut memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat, memiliki dimensi perspektif historis, rasionalitas, dan fakta yang relevan. Untuk dapat memperkokoh dan mempertahankan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu upaya yang konkret dan terukur dalam meningkatkan pengetahuan.  Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Upaya dalam bidang pendidikan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga negara Indonesia akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan yang berbasis mengamalkan nilai-nilai pancasila dapat membantu membangun karakter yang kuat pada setiap individu, dan memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Perlu memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan nilai-nilai Pancasila serta saling keterkaitannya untuk diamalkan secara konsisten di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan proses "radikalisasi Pancasila" untuk membuatnya menjadi ideologi negara yang operasional dan mampu memenuhi kebutuhan pragmatis serta fungsional. Proses tersebut melibatkan pengembalian Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ilmu, menjaga konsistensi dengan produk hukum, mengabdi pada kepentingan horizontal, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.