Hubungan Kondisi Perekonomian Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Didapat

Dengan banyaknya kesenjangan dan kritik terhadap layanan BPJS, pemerintah berencana untuk melakukan penghapusan kelas iuran di BPJS Kesehatan. Kelas 1, 2 dan 3 dalam BPJS Kesehatan akan dihapuskan dan diganti menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dimana yang biasanya pelayanan kesehatan terdapat enam pasien dalam satu ruangan inap, maka dengan sistem KRIS dalam satu ruangan inap hanya terdapat empat pasien saja. Hal ini diharapkan dapat mengurangi infeksi yang terjadi dengan pengurangan jumlah pasien di satu ruangan. Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk mengantisipasi lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal.

Penghapusan Kelas 1, 2 dan 3 BPJS Kesehatan ini akan dilakukan secara bertahap. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan alasan mengapa Kelas dalam BPJS Kesehatan dihapus yang pertama untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang dimaksudkan agar semua orang atau peserta BPJS Kesehatan berhak untuk mendapatkan layanan baik medis dan non medis yang sama dan merata. Yang kedua adalah untuk mencegah kembali terjadi defisit karena nantinya iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi satu nilai juga. Sementara, menurut Wakil Menteri Kesehatan RI yaitu Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa pengapusan kelas BPJS Kesehatan dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan ini masih dalam tahap uji coba sehingga saat ini peserta BPJS masih tetap membayar iuran sesuai dengan kelas yang dipilihnya.