Menerapkan konsep "Green Hospital" dan peluang hemat energi dapat mengarah pada efisiensi biaya dan keberlanjutan di fasilitas kesehatan (Annura et al., 2022). Dengan mempertimbangkan pendekatan ini, organisasi kesehatan dapat membuat langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur kesehatan.
3.Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional:
Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (Bizjak & Konti, 2019).Â
Persepsi pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional. Penting untuk menilai aspek-aspek seperti kesetaraan kesehatan, kualitas layanan, dan pembiayaan kesehatan, dan mengatasi perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan (Susanti et al., 2021). Hubungan antar pihak dan interaksi juga merupakan kunci dalam memastikan implementasi dan tata kelola program sektor publik yang efektif (Maurya & Kwan, 2019).
4.Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional:
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan literasi kesehatan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum-forum diskusi terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
Peningkatan literasi kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penyediaan informasi kesehatan yang mudah dipahami dan akurat, pelatihan kesehatan bagi masyarakat, serta kampanye kesehatan yang melibatkan masyarakat.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum-forum diskusi terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penyediaan forum-forum diskusi yang terbuka dan partisipatif, penyediaan informasi yang akurat dan mudah dipahami, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum-forum diskusi terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.Â
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penyediaan informasi yang akurat dan mudah dipahami, pelatihan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (Palmquist, 2020).
Pilihan Alternatif Kebijakan
Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk optimalisasi kualitas pelayanan dalam jaminan kesehatan nasional, antara lain: Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. INPRES ini diberikan kepada beberapa menteri, jaksa agung, kapolri, kepala BP2MI, direksi BPJS Kesehatan, para kepala daerah, dan ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.Â
INPRES ini ditetapkan guna mengambil langkah-langkah untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional, termasuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pengelolaan dan pemanfaatan big data kesehatan, serta peningkatan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.
Kesimpulan
Kebijakan untuk optimalisasi kualitas pelayanan dalam jaminan kesehatan nasional masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi dengan berbagai upaya, seperti peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Penulis juga menilai bahwa INPRES Nomor 1 Tahun 2022 merupakan alternatif kebijakan yang dapat membantu mencapai tujuan jaminan kesehatan nasional.