Mohon tunggu...
Naswa Ulaya Zulfa
Naswa Ulaya Zulfa Mohon Tunggu... Mahasiswa - Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Saya mahasiswi Kebidanan Poltekkes Malang, hobi saya adalah membuat buket & baking

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Darurat Demokrasi, Ketika Suara Rakyat Semakin Dikesampingkan

18 November 2024   14:33 Diperbarui: 18 November 2024   14:35 49
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

     Sebagai warga negara, kita bisa merespons UU Cipta Kerja dengan cara yang sederhana tapi efektif. Pertama, pelajari undang-undang ini dan dampaknya supaya kita paham apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, kita bisa menyebarkan informasi yang benar kepada teman dan keluarga atau berdiskusi di media sosial untuk meningkatkan kesadaran orang lain. Jika memungkinkan, ikut serta dalam aksi damai atau menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan. Kita juga bisa menyuarakan pendapat kita ke anggota DPR atau mendukung media yang memberikan informasi kritis soal kebijakan ini. Di tingkat lokal, kita bisa membangun solidaritas dengan komunitas yang terdampak langsung, seperti pekerja atau masyarakat adat. Terakhir, teruslah terlibat dalam isu-isu politik supaya kita bisa memastikan pemerintah membuat kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.


Kesimpulan
Kasus UU Cipta Kerja (Omnibus Law) di Indonesia mencerminkan darurat demokrasi di mana suara rakyat semakin diabaikan. Meski mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat, undang-undang ini tetap disahkan dengan proses yang kurang transparan dan minim partisipasi publik. UU ini lebih berpihak pada kepentingan investor dan pengusaha, sementara hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial sering kali terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia perlu diperkuat agar benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat, bukan hanya sekadar formalitas.

Daftar Pustaka

Hadiz, V. R. (2017). Democracy in Indonesia: From Transition to Consolidation. Routledge.

Kurniawan, A. (2022). "Demokrasi dan Oligarki dalam Pembentukan Kebijakan UU Cipta Kerja". Jurnal Ilmu Politik Indonesia, 9(2), 47-58.

BBC News Indonesia. (2020, 7 Oktober). "Apa Itu Omnibus Law dan Mengapa Banyak Kontroversi?". Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54459400

The Jakarta Post. (2022, 15 Februari). "Public Outcry Against Omnibus Law Continues". Diakses dari https://www.thejakartapost.com

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun