Mohon tunggu...
Nana Marcecilia
Nana Marcecilia Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - Menikmati berjalannya waktu

Mengekspresikan hati dan pikiran melalui tulisan

Selanjutnya

Tutup

Healthy Pilihan

Perlunya Kebijaksanaan Masyarakat dalam Menanggapi Kebijakan Pemerintah

16 Maret 2020   11:58 Diperbarui: 16 Maret 2020   12:12 342
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah | Foto Panwasluacehselatan.wordpress.com

Beragam tanggapan muncul ketika Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta memberikan himbauan agar sekolah dan kampus libur selama 14 hari. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang pun sementara juga dihentikan. Hari Minggu kemarin, baru lah Jokowi selaku Presiden Indonesia menghimbau hal yang sama, dan diberlakukan secara nasional.

Lantas bagaimana tanggapan kita?

Dari komentar di sosial media, media online, serta ngobrol dengan driver taksi, sangat beragam, ada yang mendukung, ada yang menganggap saatnya refreshing dengan pergi berlibur, ada yang malah berpikir Gubernur Jakarta lebih tanggap daripada pemerintah Indonesia, dan ada yang mengeluhkan mau makan apa kalau libur selama 14 hari?

Tanggapan seperti ini sangat menarik, menurut saya, saya jadi teringat dengan perkataan dosen saya, "ketika suatu opini ataupun berita dilontarkan ke publik, maka akan ada beragam tanggapan, karena itu disesuaikan dengan tingkat pendidikan, budaya dan prinsip yang dipegang oleh masing-masing individu."

Nah, mengapa saya menyebut perlunya tanggapan yang bijaksana dari kita, selaku masyarakat?

Mari kita bahas secara politik dulu

Tanggapan pemerintah pusat dikatakan lebih lamban daripada pemerintah daerah Jakarta.

Mari kita lihat peta kembali, wilayah Jakarta jauh lebih kecil dibandingkan wilayah Indonesia. Jakarta bagian dari Indonesia.

Tentu kebijakan yang diambil bisa lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah pusat, menurut pandangan saya. Karena lingkup yang harus dipertimbangkan lebih terbatas.

Sedangkan lingkup yang mesti dipertimbangkan pemerintah Indonesia itu lebih luas, yakni dari Sabang sampai Merauke. Yang perlu dipertimbangkan pun dari berbagai segi, yakni ekonomi, sosial dan sebagainya.

Penyampaian informasi yang dilakukan pun harus lebih dipertimbangkan matang-matang agar tidak terjadi miskomunikasi antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain.

Jadi saya rasa tanggapan yang diberikan pemerintah daerah Jakarta dan pemerintah pusat tidak perlu kita bandingkan, karena adanya banyak pertimbangan dari berbagai segi yang tentu bisa memberikan efek yang berbeda.

Anies Baswedan, selaku Gubernur Jakarta, bertindak dengan tepat melindungi warga Jakarta. Jokowi, selaku Presiden Indonesia, juga bertindak dengan tepat melindungi masyarakat Indonesia yang disesuaikan dengan banyak pertimbangan secara nasional.

Libur 14 Hari Menimbulkan Kepanikan, Benarkah?

Coba, andai nih sang Gubernur hanya memberikan himbauan, "Jangan berjabat tangan", "pakai masker yang sakit saja", "jaga kebersihan tangan", dan seterusnya, apakah seluruh warga Jakarta bisa menuruti himbauan tersebut??? 

Apalagi Jakarta memiliki warga dari ragam suku yang tinggal, dengan karakteristik yang terbiasa untuk mendapatkan penjelasan lebih logis dulu, baru manut. Kecepatan daya tangkap seseorang dalam memahami suatu informasi juga beragam, tergantung tingkat pendidikan, budaya dan prinsip hidup yang dipegangnya.

Mungkin berbeda dengan warga yang tinggal di provinsi lain, yang karakteristiknya manut dulu baru bertanya  tentang penjelasan logisnya.

Jadi (bukan saya membela), kebijakan social distance dengan libur 14 hari sudah tepat, dengan begitu warga di Jakarta bisa tetap bekerja dan bersekolah di rumah secara merata. Mau tidak mau. 

Benarkah menimbulkan kepanikan?

Saya rasa yang panik itu bisa timbul karena tidak mendengarkan atau menonton langsung apa yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta, atau tidak mendengarnya dengan fokus dan sampai habis.

Karena saat saya sendiri mendengarnya dari orang lain, pasti ada bumbu-bumbu emosional yang disematkan dalam informasi yang diberikan. Saya sempat berpikir, "Mulai deh nih Gubernur bikin sensasi lagi!" 

Berbeda ketika saya mendengar himbauan beliau secara langsung dan sampai habis, bila tidak terlalu terdengar, akan saya ulang lagi sampai saya mendengarnya dengan jelas. Rasa apresiasi pun saya berikan terhadap beliau karena menginformasikan pada warga Jakarta dengan jelas dan rinci mengenai hal yang perlu kita lakukan dalam menjaga diri dari virus covid 19.

Santuy aja kali, apakah tindakan yang tepat?

Yuuhuu!!! Liburan 14 hari waktunya kita refreshing atau menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman!

Tapi sebelum hal tersebut dilakukan, mungkin kita bisa diam sejenak untuk memikirkan kembali, "mengapa pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah sampai harus meliburkan kita secara nasional dalam rangka virus Covid-19 ini?"

Virus tersebut tidak perlu dirayakan sebenarnya, tapi pemerintah sedang melakukan tindakan pencegahan yang sempat kita sesalkan karena terlambat dalam penanganannya.

Keluhan kita sudah didengarkan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan preventif meliburkan secara nasional. Akan lebih bijaksana bila kita turut serta membuat negara ini aman dari wabah penyakit.

Pemerintah memiliki data yang lebih valid dan banyak ketimbang kita yang mungkin skala informasi yang kita dapatkan baru sekitar kata teman, sosial media ataupun informasi media online, yang belum tentu kita baca secara keseluruhan.

Bukankah kita seperti cari penyakit sendiri, ketika pemerintah melakukan tindakan pencegahan, malah kita keluyuran seperti menantang penyakit?

Bagaimana bisa dapat uang kalau semuanya diliburkan?

Untuk itu pemerintah pusat tidak melakukan lockdown dengan menutup mall dan pusat perdagangan. Artinya orang-orang masih bisa berbelanja melalui online. Kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat yang bekerja dan belajar dari rumah, masih bisa dipenuhi tanpa harus kita keluar rumah atau berada ditempat kerumunan.

Dengan begitu pedagang, driver ojek dan mobil online yang pendapatannya berdasarkan penjualan per hari masih bisa mendapatkan penghasilannya dengan menerima orderan secara online. 

Apakah itu artinya pemerintah tidak memperhatikan kesehatan para pedagang dan para driver? Tentu memperhatikan juga, dengan mencegah adanya kerumunan, makanya banyak orang yang diliburkan, dan himbauan wajib untuk seluruh store dan instansi menyediakan hand sanitizer. 

Tetap diizinkan untuk beraktivitas untuk pedagang dan driver, karena pemerintah memikirkan masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan hidup, perekonomian, serta kesehatan.

Jadi, dalam masa bahaya ga bahaya seperti ini, akan ada baiknya kita lebih bijaksana dalam menanggapi kebijakan pemerintah, dengan cara

1) Tidak perlu membandingkan pemerintah daerah dan pusat karena skala kebijakan yang mesti mereka pikirkan sangat berbeda jauh.

2) Bekerja sama dengan menuruti kebijakan pemerintah untuk kepentingan bersama, agar wabah penyakit ini tidak semakin menyebar, walaupun yang penting menjaga imun diri kita sendiri. Kita tidak pernah tahu apakah imun kita sebenarnya sedang fit, atau imun orang yang kita temui fit seperti yang diperlihatkannya.

3) Mari bersama untuk mendengarkan himbauan pemerintah secara langsung dan sampai habis dari sumber yang terpercaya seperti media resmi dan instansi yang terkait, bukan dari forward-an WhatsApp atau sosial media personal yang viral.

Anda bisa menonton di sini untuk mendapatkan informasi lebih jelas dan lengkap mengapa penting bagi kita di rumah aja. 

Saatnya kita bersama-sama untuk menurunkan ego dan meningkatkan rasa empati demi kepentingan bersama.

Salam sehat :)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun