Pengantar Ilmu Politik - Pemahaman Komunikasi Politik di Era Digital

Disusun Oleh: Najwa Dalillah Pratiwi,Fikom-UBJ

Dosen Pengampu: Saeful Mujab,M.I.Kom.;

Abstrak: Artikel Memahami Komunikasi Politik Indonesia di Era Digital mencoba menjelaskan perkembangan konsep dan praktik komunikasi politik di era digital dan menawarkan gagasan baru. Bagaimana operasi dan proses komunikasi politik bekerja di era digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas di internet yang dikenal, termasuk media sosial. Metode penulisan menggunakan penelitian kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif -- deskriptif. Pengamatan terhadap pemikiran dan pemahaman komunikasi politik di Indonesia pada era digital merupakan fenomena baru yang tidak muncul pada era sebelumnya. Penggunaan internet dapat berkontribusi pada praktik komunikasi politik menjadi lebih komprehensif, tepat dan tepat sasaran. Diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan wawasan baru tentang bagaimana konsep dan praktik komunikasi politik berkembang di era digital. Politik Indonesia di Era Digital bertujuan untuk menjelaskan dan menawarkan gagasan baru tentang perkembangan konsep dan praktik politik serta komunikasi di era digital. Bagaimana operasi dan proses komunikasi politik bekerja di era digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas di internet yang dikenal, termasuk media sosial. Metode penulisan menggunakan penelitian kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif -- deskriptif. Pengamatan terhadap pemikiran dan pemahaman komunikasi politik di Indonesia pada era digital merupakan fenomena baru yang tidak muncul pada era sebelumnya. Penggunaan internet dapat berkontribusi pada praktik komunikasi politik menjadi lebih komprehensif, tepat dan tepat sasaran. Artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan wawasan baru tentang bagaimana konsep dan praktik komunikasi politik berkembang di era digital.

Latar Belakang

Komunikasi politik adalah komunikasi yang ditargetkan Mencapai mempengaruhi sehingga masalah membahas tindakan Komunikasi ini bisa menjatuhkan sanksi yang sama pada semua warga negara diputuskan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Terburu-buru dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses di mana informasi politik tersedia Pentingnya ditentukan dari satu bagian dari sistem politik yang lain dan antara sistem sosial dan sistem politik.

Di era reformasi dan era digital, jaringan internet semakin menguat hingga menjangkau pelosok negeri dan dunia, membuat komunikasi politik semakin kaya dan relevan. Puluhan tahun yang lalu, komunikasi politik didasarkan pada komunikasi massa konvensional yang ukurannya terbatas dan bagian publiknya tidak begitu besar, kini situasinya telah berubah dengan merebaknya internet dan penaklukan publik bahkan ke seluruh dunia. Pertanyaan yang menjadi pembahasan adalah: Bagaimana konsep komunikasi politik di era digital saat ini?

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberi gagasan baru untuk pembangunan Praktek dan konsep komunikasi politik memasuki era digital. Bagaimana bersikap dan bertransaksi Komunikasi politik di era digital menjangkau audiens yang lebih luas Jaringan online, termasuk media sosial dikenal masyarakat luas. Sumber Menulis tentang masalah komunikasi politik saat itu Digital menjadi literatur cetak dan media online dengan teknik analisis kualitatif -- deskriptif. Artikel ini memberikan beberapa wawasan pemahaman yang lebih luas dan baru perkembangan praktik komunikasi politik pada Era Digital.

Metode Penulisan

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis kualitatif -- deskriptif. Informasi dikumpulkan dari hasil penelitian literatur tentang subjek dengan masalah utama. Deskriptif secara kualitatif memberikan penjelasan yang detail dan komprehensif masalah terbesar dalam menulis. Jadi deskripsi ini Kedalaman dapat sesuai dengan fenomena ini dirumuskan dalam sebuah masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Politik di Indonesia

Pada pertengahan tahun 1980-an, para sarjana komunikasi mulai banyak mengajarkan tentang penelitian komunikasi politik, meskipun hal tersebut tidak terfokus dan masih didukung oleh banyak materi tentang opini publik dan pengaruh komunikasi massa terhadap perilaku. Komunikasi politik berkembang pesat sejak tahun 1998, era reformasi demokrasi.

Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai pertukaran pesan, informasi, dan gagasan antara pemimpin politik, partai, pemerintah, kelompok kepentingan, dan masyarakat dalam konteks politik. Ini termasuk menyampaikan pesan politik, membentuk opini publik, mempengaruhi dan membujuk, dan bertukar informasi terkait tindakan politik, ketertiban umum, dan proses pengambilan keputusan politik.

Lebih khusus lagi, komunikasi politik melibatkan penggunaan simbol politik, bahasa politik, dan strategi komunikasi khusus untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ini mungkin termasuk membuat pidato politik, ceramah, wawancara media, kampanye politik, pertemuan publik, iklan politik, dan menggunakan media massa dan platform media sosial untuk menyampaikan pesan dan memengaruhi opini publik.

Tujuan utama komunikasi politik adalah untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku politik masyarakat. Para pemimpin politik dan partai menggunakan komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan, memenangkan pemilu, memobilisasi kekuatan, memperjuangkan kepentingan politik dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka juga berupaya membangun citra positif, membangun kepercayaan publik, dan mempertahankan kekuasaan politik.

Selain itu, komunikasi politik juga mencakup saluran komunikasi dan media yang menyampaikan pesan-pesan politik. Ini termasuk media klasik seperti surat kabar, televisi dan radio, tetapi juga platform media sosial dan Internet, yang menjadi semakin penting di era digital. Komunikasi politik juga mencakup interaksi langsung antara pemimpin politik dengan masyarakat, baik melalui pertemuan publik, dialog maupun forum politik. Secara umum, komunikasi politik merupakan proses yang kompleks dan penting dalam suatu sistem politik. Ini memainkan peran kunci dalam membentuk opini publik, mempengaruhi pemilih dan keputusan politik. Dalam demokrasi, komunikasi politik yang efektif dan transparan merupakan faktor penting dalam menjaga partisipasi politik yang sehat dan mempererat hubungan antara pemimpin politik dan masyarakat.

Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks sistem politik. Berikut adalah beberapa ciri komunikasi politik:

1. Membentuk dan mempengaruhi opini publik:

Komunikasi politik mempengaruhi pembentukan opini, persepsi, dan sikap masyarakat tentang isu politik, kandidat politik atau partai politik. Melalui pesan-pesan politik yang disampaikan, komunikasi politik dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan bereaksi terhadap isu-isu politik tertentu.

2. Mobilisasi dan pengaruh pemilih:

Komunikasi politik berfungsi untuk mendapatkan dukungan politik dan mempengaruhi perilaku memilih. Para pemimpin politik dan partai menggunakan strategi komunikasi yang efektif seperti kampanye politik untuk memenangkan pemilihan dan mendapatkan dukungan massa.

3. Promosi partisipasi politik:

Komunikasi politik dapat mendorong partisipasi politik aktif masyarakat. Dengan mengkomunikasikan informasi yang relevan, partai politik, pemerintah, dan pemimpin politik dapat mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu, referendum, atau aksi politik.

 4. Membangun citra dan reputasi politik:

Komunikasi politik berperan dalam membangun citra politik dan reputasi pemimpin dan partai politik. Melalui pesan yang mereka sampaikan dan strategi komunikasi yang mereka pilih, mereka berusaha membentuk citra positif tentang diri mereka, politik mereka, dan prestasi politik mereka di mata publik.

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas:

Komunikasi politik juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem politik. Pemimpin politik dan pemerintahan harus berkomunikasi dengan warga negara untuk menjelaskan kebijakan publik, memberi tahu mereka tentang tindakan mereka, dan menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran warga.

6. Membangun dialog dan konsensus:

Komunikasi politik berperan penting dalam menciptakan dialog antara pemerintah, partai politik dan masyarakat. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, diskusi dan negosiasi, yang mendukung pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan membangun konsensus antara pemangku kepentingan yang berbeda.

7. Gangguan ketertiban umum:

Komunikasi politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik. Dengan menghadirkan argumen dan justifikasi yang kuat, publik dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan mengubah atau memperjuangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka.

Secara keseluruhan, tugas komunikasi politik meliputi mempengaruhi opini publik, menggalang dukungan politik, partisipasi politik, membangun citra politik, transparansi, dialog dan mempengaruhi ketertiban umum. Komunikasi politik yang efektif adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat antara pemimpin politik dan masyarakat serta memperkuat proses demokrasi.

Media Baru dan Era Digital

Di era digitalisasi, perkembangan teknologi digital semakin pesat. Pembangunan yang berlangsung mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia dan juga sosial, ekonomi, budaya dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan informasi. Pemenuhan kebutuhan akan informasi dapat dicapai melalui proses berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya melalui media massa.

Dengan digitalisasi, media menjadi lebih luas. Sebelumnya, cakupan data terbatas pada satu negara. Perkembangan media telah mencapai tingkat global. Internet merupakan salah satu faktor pendukung perkembangan media. Pengetahuan tentang cara menggunakan media online dapat diperbarui dengan berbagai cara melalui penyebaran informasi di dalam atau di luar Internet. informasi yang diperbarui dengan cepat pada skala yang berbeda.

Kehadiran internet menandai awal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan bertahap. Seiring hadirnya internet mempengaruhi kehidupan masyarakat, lahirlah istilah baru:Media baru (lingkungan baru). Media baru dapat dipahami sebagai media yang terdiri dari kombinasi media digital dan media tradisional. Menurut Mulyana (2008:70) media baru dapat dipahami dengan melihat kata dari mana asalnya, yaitu kata bahasa Inggris new yang berarti baru dan media yang berarti saluran atau alat, yang merupakan penghubung sumber dan penerima menyampaikan pesan yang disampaikan.

Kesimpulan

Komunikasi politik di era internet mengalami dinamika perubahan yang menarik yang masih terus dieksplorasi oleh para peneliti komunikasi politik saat ini dan masa depan. Ada beberapa isu penting yang sedang dibahas. Pertama, sifat media baru, dalam hal ini Internet, mendikte perubahan metode komunikasi yang lebih langsung, lebih murah, lebih cepat, lebih interaktif, dan lebih politis. Sifat baru Internet membawa perubahan positif dalam proses komunikasi politik dan menawarkan alat alternatif publik untuk mengekspresikan pendapat mereka secara lebih terbuka dan bebas.

Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik online juga menimbulkan hambatan baru yang tidak ditemukan dalam proses komunikasi politik tradisional. Ketiga, peluang dan permasalahan komunikasi politik online telah memunculkan berbagai pandangan optimis dan pesimistis di Internet, serta ide dan solusi teoritis baru bagi para peneliti komunikasi politik, khususnya untuk berbagai isu politik, komunikasi di era Internet.

Bahwa pemahaman komunikasi politik di era digital sangat penting bagi para pemimpin politik dan partai politik. Dengan memanfaatkan peluang dan kemungkinan teknologi informasi, mereka dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, berinteraksi dengan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih kuat untuk mengejar tujuan politik mereka.

Daftar Pustaka

Chadwick, A. (2017). The hybrid media system: Politics and power. Oxford University Press.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Information,

Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). The Internet and democratic citizenship: Theory, practice and policy. Cambridge University Press.