3. Promosi partisipasi politik:
Komunikasi politik dapat mendorong partisipasi politik aktif masyarakat. Dengan mengkomunikasikan informasi yang relevan, partai politik, pemerintah, dan pemimpin politik dapat mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu, referendum, atau aksi politik.
 4. Membangun citra dan reputasi politik:
Komunikasi politik berperan dalam membangun citra politik dan reputasi pemimpin dan partai politik. Melalui pesan yang mereka sampaikan dan strategi komunikasi yang mereka pilih, mereka berusaha membentuk citra positif tentang diri mereka, politik mereka, dan prestasi politik mereka di mata publik.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas:
Komunikasi politik juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem politik. Pemimpin politik dan pemerintahan harus berkomunikasi dengan warga negara untuk menjelaskan kebijakan publik, memberi tahu mereka tentang tindakan mereka, dan menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran warga.
6. Membangun dialog dan konsensus:
Komunikasi politik berperan penting dalam menciptakan dialog antara pemerintah, partai politik dan masyarakat. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, diskusi dan negosiasi, yang mendukung pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan membangun konsensus antara pemangku kepentingan yang berbeda.
7. Gangguan ketertiban umum:
Komunikasi politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik. Dengan menghadirkan argumen dan justifikasi yang kuat, publik dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan mengubah atau memperjuangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka.
Secara keseluruhan, tugas komunikasi politik meliputi mempengaruhi opini publik, menggalang dukungan politik, partisipasi politik, membangun citra politik, transparansi, dialog dan mempengaruhi ketertiban umum. Komunikasi politik yang efektif adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat antara pemimpin politik dan masyarakat serta memperkuat proses demokrasi.
