Pada masa orde baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa, bernegara, dan setiap kehidupan rakyat Indonesia. Hingga lahirlah beberapa butir Pancasila dan petunjuk untuk memahami dan mengamalkan Pancasila (P4).
Pada awalnya, pemerintah dan rakyat berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Pada masa Orde Baru, nilai-nilai Pancasila hanya dituliskan. Namun kenyataannya tidak dilaksanakan.
Sebagai kekuasaan Presiden yang masih diperpanjang menjadi 32 tahun. Kemudian muncul penafsiran Pancasila melalui petunjuk bagaimana memahami dan mengamalkan Pancasila sesuai dengan kehendak pemerintah, kebebasan berpendapat di depan umum ditindas, dan penyimpangan lain dari nilai-nilai Pancasila. Setelah runtuhnya masa Orde Baru akibat penyimpangan nilai-nilai Pancasila, digantikan dengan masa Reformasi. Pada masa reformasi, semua pihak berjanji akan konsisten dan konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila.
Beberapa pasal, kebijakan, dan peraturan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dihapus atau diganti dengan peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap gerakan dan langkah sosial mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung beberapa nilai yang terangkum dalam lima sila, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada masa reformasi saat ini, kebebasan yang terbuka bagi bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi beberapa tantangan yang cukup besar.
Hal ini sangat sejalan dengan perubahan zaman dan teknologi yang sangat cepat. Namun nilai-nilai Pancasila saat ini masih sejalan dengan perkembangan terkini. Dalam sistem ketatanegaraan, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam artian setiap negara hukum dan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalamnya. Aturan dan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
