Wapres dan Transformasi Digital: Tidak Percaya Dengan Kinerja Bawahannya Atau Benar Mendengar Keluhan Rakyatnya

Laman 'Lapor Mas Wapres' program layanan yang digagas wakil Presiden RI pada Minggu (10/11/24). Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program layanan ini pada akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming. Layanan ini menjadi posko saran, keluhan, hingga aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah secara langsung. 

Masyarakat bisa mengakses layanan ini hari Senin (11/11/2024). Cara pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke Istana Wakil Presiden yang beralamat Jln. Kebon Sirih No.14, Jakarta Pusat, pada Senin -- Jumat, jam 08.00 -- 14.00 WIB. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 08111 704 2207 pada hari dan jam yang sama.

"Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia. Mulai besok, kami membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum. Bapak ibu dapat langsung datang ke Istana Wakil Presiden ya. Jadwalnya dari hari Senin -- Jumat, jam 08.00 -- 14.00 WIB. Kami juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di Poster" ujar Gibran pada akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming.

Langkah ini menjadi pro dan kontra bagi publik, masyarakat banyak bertanya kemana arah dan tujuan program layanan yang tidak biasa ini. Apakah ini termasuk gimmick politik saja atau langkah awal pemerintahan di era society 5.0.

Apakah Akan Menjadi Senjata Makan Tuan bagi Gibran  

Layanan 'Lapor Mas Wapres' akankah membawa perubahan atau hanya menjadi pencitraan yang menjadi boomerang untuk Wakil Presiden RI sendiri.

Kebijakan yang dibuat oleh Gibran ini menjadi pembicaraan hangat untuk public. Muncul berbagai respon dukungan hingga kritik pencitraan di media sosial. Tentu, masyarakat akan membawa langkah ini sebagai pencitraan,terutama masih di tahap awal kepemimpinan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.

Namun, penting untuk bisa membedakan mana pencitraan semata dan gebrakan baru untuk perubahan. Karena disisi lain kebijakan ini dapat dinilai sebagai bentuk keinginan lebih dekat antara seorang pemimpin dengan rakyatnya.

Mengingat jumlah rakyat Indonesia yang tidak sedikit. Perlu di garis bawahi, bahwasannya layanan 'Lapor Mas Wapres' akan menampung seluruh aspirasi masyarakat. Jika, layanan ini tidak efektif karena membludaknya pengaduan dan tidak bisa memberikan tindak lanjut  tentu saja akan menuai kritik pencitraan belaka.

Tetapi, jika layanan 'Lapor Mas Wapres' dapat dikelola dengan efektif dan mampu memberikan solusi yang konkret untuk masyarakat, maka ini akan menjadi bukti bahwa layanan ini bukan hanya untuk mencari perhatian publik semata.

Membangun Citra Positif Pemerintahan Prabowo -- Gibran Melalui Transparansi dan Akuntabilitas 

Perlu diingat, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep fundamental dalam pemerintahan yang baik (good governance). Keduanya memastikan bahwa pemerintah bertindak secara etis, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.       

Bukan hanya sekedar bentuk kedekatan Pemimpin dengan rakyatnya, tetapi layanan 'Lapor Mas Wapres' akan membangun citra positif pemerintah yang bersifat transparansi atau keterbukaan. Hal ini, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui alur dan tindakan  pengambilan keputusan pemimpin atau akuntabilitas dalam pemerintahan.

Masyarakat pastinya akan lebih percaya dengan pemimpinnya apabila memiliki sifat keterbukaan dan responsif terhadap permasalahan warganya. Juga, adanya plafon untuk menyampaikan keluh kesah secara langsung dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan efisien, hal ini tentu akan membangun citra positif di awal periode kepemimpinan Prabowo -- Gibran.

Melalui laman 'Lapor Mas Wapres' masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan berbagai pengaduan kepada pemerintah. Secara tidak langsung menciptakan transparansi dalam pengelolaan isu-isu publik, di mana masyarakat dapat mengetahui bagaimana aduan mereka ditangani.

Bentuk komitmen untuk menindaklanjuti laporan dalam waktu 14 hari kerja, ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk terbuka dan memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil.

Akuntabilitas tercermin dalam kewajiban pemerintah untuk merespons setiap pengaduan yang diterima dan memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang jelas, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah.

Gibran Menyeleweng Dari Tugasnya Sebagai Wakil Presiden RI 

Penting untuk dipahami bahwa di setiap daerah terdapat wakil -- wakil rakyat yang mewakili aspirasi rakyat. Secara sekilas memang program "Lapor Mas Wapres" menggambarkan kedekatan langsung seorang pemimpin dengan rakyatnya.

Namun, hal tersebut menimbulkan sudut pandang negatif terhadap pemimpin daerah dan  dinas terkait. Gibran, seolah tidak percaya dengan kinerja pemerintah di daerah sehingga mengharuskan dirinya sendiri untuk menanganinya.

Gibran lebih mengutamakan tindakan popularitas daripada substansi. Pemimpin daerah pada dasarnya dipilih langsung oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Namun, dengan adanya posko pelayanan ini Gibran hanya menjadikan mereka bayang -- bayang politik saja untuk kepentingan pencitraan belaka.

Seperti yang kita ketahui, Gibran Rakabuming Raka sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden RI merupakan mantan Wali Kota Solo. Layanan 'Lapor Mas Wapres' lebih baik dilakukan pada lingkup daerah yang lebih mikro atau kecil.

Seorang Wakil Presiden RI seharusnya melakukan tugasnya sebagai pembantu Presiden di lingkup Makro atau besar. Perihal ajuan masyarakat, pemerintah sudah memiliki susunan tersendiri yang menjadi wakil -- wakil rakyat.

Trust Issue pada Pemerintah atau Membangun Kepercayaan Masyarakat

Dalam dinamika berpolitik, kepercayaan rakyat kepada pemimpin merupakan aspek yang penting. Namun, untuk membangun kepercayaan diperlukan aksi nyata yang dapat dibuktikan, bukan hanya janji manis yang tidak transparan.

Jika pemerintah berhasil mengelola dan menunjukkan hasil nyata yang positif untuk program ini, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Ketika suara masyarakat didengar, maka hubungan antara pemerintah dengan warganya akan harmonis.

Sebaliknya, jika langkah ini hanya sebagai 'mendengarkan keluhan' tanpa memberikan penanganan yang jelas, maka gimmick politik bukan hanya kejadian mimpi buruk, namun kenyataan dalam pemerintahan.

Gibran harus memastikan bahwa 'Lapor Mas Wapres' menjadi program yang memberikan perubahan yang signifikan bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat dibawah di era digital seperti sekarang ini. 

Setiap periode kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, tentu memiliki kebijakan program yang terbaik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun, setiap kebijakan harus mempertimbangkan berbagai indikator. Layanan 'Lapor Mas Wapres' akan menjadi layanan yang terbuka dan lebih dekat dengan rakyat apabila berhasil membuktikan solusi yang solutif. 

Namun, kritikan gimmick politik Gibran tidak bisa dihindari apabila posko pengajuan ini tidak memiliki mekanisme yang baik dan justru tumpang tindih dengan program yang lain. Hal ini, tentu membuat masyarakat akan kehilangan kepercayaan dengan pemimpinnya sendiri.