Reorientasi Swasembada Pangan, Refleksi atas Kedaulatan Pangan Pemerintahan Prabowo

Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pemerintahan, terutama mengingat tantangan global yang semakin kompleks. Dengan adanya ketidakpastian iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga meningkatnya populasi, pangan bukan lagi sekadar urusan ekonomi, melainkan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Dalam pemerintahan Prabowo, swasembada pangan menjadi agenda yang krusial, namun tantangan utama terletak pada bagaimana konsep ini tidak hanya bergantung pada swasembada, tetapi juga mendorong kedaulatan pangan.

Swasembada dan Kedaulatan Pangan: Mengapa Keduanya Penting?

Swasembada pangan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan pada impor. Di sisi lain, kedaulatan pangan berarti memiliki kendali penuh atas sumber daya pangan, dari produksi hingga distribusi, yang mencakup hak rakyat untuk memutuskan sistem pangan mereka sendiri.

Dalam konteks ini, swasembada pangan bukan hanya soal angka produksi, tetapi tentang kesejahteraan dan keberlanjutan sistem pangan nasional. Jika swasembada pangan hanya berfokus pada produksi besar-besaran tanpa memperhatikan kesejahteraan petani atau keberlanjutan lingkungan, tujuan ini tidak akan bertahan lama. 

Oleh karena itu, konsep kedaulatan pangan penting untuk diterapkan agar bangsa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhannya tetapi juga memiliki kendali penuh atas sektor pangan, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun lingkungan.

Kritik atas Fokus Swasembada yang Terkadang Mengabaikan Kesejahteraan Petani

Pada berbagai periode pemerintahan, kebijakan swasembada pangan sering kali menekan petani untuk memproduksi lebih banyak komoditas seperti beras, jagung, dan kedelai. Namun, di sisi lain, petani justru sering kali tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang layak dari produksi tersebut. 

Harga yang diatur pemerintah, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal, sering kali membuat posisi petani tetap rentan. Sementara itu, upaya swasembada yang lebih mengutamakan hasil kuantitatif berpotensi membuat petani menjadi objek dari kebijakan, bukan subjek yang turut mengambil manfaat.

Sebagai contoh, swasembada beras yang ditekankan dalam program pemerintah sering kali memaksa petani untuk menanam beras meskipun komoditas lain mungkin lebih menguntungkan. 

Dampaknya, diversifikasi pangan menjadi terhambat, dan petani mengalami penurunan daya beli karena komoditas yang mereka hasilkan tidak memberikan nilai ekonomi yang tinggi. 

Tanpa kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi petani, swasembada pangan bisa menjadi beban bagi kelompok yang seharusnya menjadi aktor utama dalam sistem pangan nasional.

Ancaman Ketergantungan pada Impor dan Tantangan Diversifikasi Pangan

Meski swasembada menjadi target, pada kenyataannya Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama komoditas tertentu seperti gula, daging, dan kedelai. Ketergantungan ini membuat sistem pangan nasional rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan kebijakan ekspor negara lain.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, diperlukan upaya diversifikasi pangan, di mana konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas utama. 

Misalnya, pemerintah perlu mendorong konsumsi sumber karbohidrat lokal lain seperti jagung, singkong, atau sorgum, yang dapat dikembangkan secara lokal. Upaya diversifikasi ini perlu didukung oleh edukasi kepada masyarakat, serta insentif bagi petani untuk mengembangkan komoditas tersebut.

Dampak Lingkungan dari Swasembada Pangan Berbasis Pertanian Intensif

Selain faktor ekonomi dan sosial, dampak lingkungan dari pertanian intensif juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan swasembada pangan. Sistem pertanian monokultur, yang sering kali dilakukan demi mengejar target swasembada, memiliki dampak jangka panjang pada kesuburan tanah, ketahanan hama, dan ketergantungan pada bahan kimia pertanian seperti pestisida dan pupuk sintetis. 

Dampak ini tidak hanya merusak ekosistem lokal tetapi juga membahayakan kesehatan petani dan masyarakat.

Kebijakan yang berfokus pada kedaulatan pangan harus mencakup pendekatan pertanian berkelanjutan, seperti agroekologi, yang lebih ramah lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, sistem pangan yang terbentuk tidak hanya berorientasi pada kuantitas tetapi juga kualitas dan keberlanjutan.

Menumbuhkan Sinergi antara Swasembada dan Kedaulatan Pangan

Pemerintahan Prabowo perlu memastikan bahwa swasembada pangan tidak hanya mengarah pada kemandirian dalam produksi, tetapi juga kedaulatan atas kebijakan pangan. Ini mencakup perlindungan hak petani, akses terhadap sumber daya seperti tanah dan air, serta kemampuan untuk memutuskan model pertanian yang paling sesuai dengan kondisi lokal.

Swasembada pangan tidak dapat dicapai dengan pendekatan "satu ukuran untuk semua" (one-size-fits-all), tetapi harus mempertimbangkan perbedaan geografis, budaya, dan kondisi sosial di setiap daerah. Pemerintah juga perlu mendorong riset pertanian yang lebih inovatif, seperti teknologi tepat guna dan pemanfaatan varietas unggul lokal, untuk mendukung produksi pangan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga tahan terhadap perubahan iklim.

Menuju Sistem Pangan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Swasembada pangan dan kedaulatan pangan adalah dua konsep yang saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan swasembada tidak hanya berfokus pada angka produksi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan ekonomi nasional. 

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, swasembada pangan dapat menjadi pilar utama dalam mencapai kedaulatan pangan yang adil dan berdaulat.

Di tengah dinamika global yang tidak menentu, memiliki kontrol penuh atas sistem pangan adalah langkah penting untuk memastikan ketahanan bangsa. Pemerintahan Prabowo, dengan ambisinya dalam swasembada pangan, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan produksi tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan.