Mohon tunggu...
Nanang A.H
Nanang A.H Mohon Tunggu... Jurnalis - Pewarta

Penyuka Kopi Penikmat Literasi// Scribo Ergo Sum

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Problematika Kurikulum Merdeka: Hambatan, Tantangan, dan Harapan

27 Oktober 2024   06:08 Diperbarui: 27 Oktober 2024   06:35 1996
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi proses belajar mengajar di sekolah (sumber gambar: Beritasatu.com/Joanito De Saojoao)

Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada tahun 2021, hadir sebagai upaya untuk menyiapkan generasi muda yang lebih kreatif, berpikir kritis, serta siap menghadapi tantangan zaman.

Dengan memberi ruang bagi guru dan siswa untuk lebih mandiri dan inovatif, Kurikulum Merdeka menjanjikan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel. Namun, di balik gagasan idealnya, penerapan Kurikulum Merdeka masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diselesaikan agar harapan besar di baliknya bisa terwujud.


Apa Itu Kurikulum Merdeka?

Kurikulum Merdeka merupakan pembaruan sistem pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa dalam mengembangkan metode dan proses belajar sesuai kebutuhan masing-masing.

Dalam kurikulum ini, siswa lebih didorong untuk memahami konsep secara mendalam daripada sekadar menghafal, sementara guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi ajar sesuai potensi dan kebutuhan peserta didik. Namun, penerapan kebijakan ini masih membutuhkan penyelarasan di berbagai aspek agar bisa berjalan efektif.

Hambatan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Salah satu hambatan utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pedalaman atau terpencil. Kurikulum Merdeka mengandalkan penggunaan teknologi dan akses internet untuk mendukung proses belajar yang interaktif.

Namun, data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 20% wilayah di Indonesia yang tidak memiliki akses internet yang memadai, sehingga sekolah-sekolah di daerah tersebut kesulitan menerapkan metode belajar berbasis digital.

2. Perbedaan Kompetensi Guru

Guru adalah elemen kunci dalam keberhasilan kurikulum, tetapi tidak semua guru memiliki kompetensi yang sama untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Banyak guru, terutama di daerah yang kurang berkembang, masih belum terbiasa dengan pendekatan pengajaran yang fleksibel dan berbasis proyek.

Di beberapa kasus, ketidaktersediaan pelatihan yang intensif membuat guru kebingungan dalam menerapkan pembelajaran yang lebih mandiri dan kreatif seperti yang diinginkan oleh Kurikulum Merdeka.

3. Kendala Administratif dan Beban Kerja Guru

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka, banyak guru mengeluhkan beban administratif yang semakin berat, terutama untuk membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek.

Penelitian menunjukkan bahwa beban administratif sering kali menyita waktu guru yang seharusnya digunakan untuk fokus pada pengembangan materi ajar yang kreatif. Administrasi yang berlebihan ini pada akhirnya mengurangi efektivitas pengajaran.

4. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman tentang Kurikulum Merdeka

Sebagian besar guru dan kepala sekolah masih merasa belum cukup memahami konsep dan tujuan utama Kurikulum Merdeka. Sosialisasi yang kurang mendalam menyebabkan pemahaman yang tidak seragam di antara tenaga pendidik, sehingga penerapan di lapangan menjadi berbeda-beda.

Akibatnya, murid di sekolah A bisa mendapatkan pengalaman belajar yang sangat berbeda dari murid di sekolah B, meskipun keduanya mengikuti Kurikulum Merdeka.

Tantangan dalam Mewujudkan Kurikulum Merdeka

1. Kebutuhan Penyelarasan dengan Sistem Evaluasi

Kurikulum Merdeka  pembelajaran yang lebih kreatif dan mendalam, tetapi sistem evaluasi yang digunakan masih seringkali mengandalkan metode ujian standar.

Tantangannya adalah menemukan sistem evaluasi yang mampu mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa secara efektif. Meskipun sistem penilaian berbasis proyek sudah diterapkan, banyak sekolah masih kesulitan menyelaraskannya dengan pola evaluasi yang sudah ada.

2. Pengembangan Materi Pembelajaran yang Relevan dan Kontekstual

Dalam Kurikulum Merdeka, materi pembelajaran diharapkan bisa disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan daerah masing-masing. Namun, tidak semua daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk mengembangkan materi lokal yang relevan.

Misalnya, sekolah di pedalaman mungkin kesulitan mengakses materi pembelajaran berbasis teknologi atau mencari referensi terkini untuk siswa mereka. Keterbatasan ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lokal.

3. Perubahan Pola Pikir di Kalangan Orang Tua

 Salah satu tantangan yang mungkin kurang disadari adalah resistensi dari sebagian orang tua siswa. Kurikulum Merdeka mengubah pola belajar dari yang konvensional menjadi lebih mandiri, di mana siswa dituntut lebih banyak berpikir kritis daripada sekadar menghafal.

Namun, beberapa orang tua masih beranggapan bahwa belajar yang baik adalah yang berbasis nilai tinggi dari ujian. Perubahan pola pikir ini butuh waktu dan dukungan edukasi bagi orang tua.

4. Pembiayaan untuk Pengembangan Infrastruktur dan Pelatihan Guru

Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan dana yang besar, baik untuk infrastruktur, pelatihan guru, maupun pengembangan materi pembelajaran. Bagi sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah, dana mungkin bisa diupayakan, tetapi sekolah swasta, terutama yang berada di pedalaman, sering kali mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan.

Jika masalah pendanaan ini tidak segera ditangani, penerapan Kurikulum Merdeka bisa mengalami kendala di berbagai daerah.

Harapan dan Langkah-Langkah Strategis Menuju Kurikulum Merdeka yang Efektif

1. Peningkatan Kapasitas Guru melalui Pelatihan Terstruktur

Pelatihan guru yang intensif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi profesi guru untuk menyelenggarakan pelatihan yang mendalam, baik dalam hal pedagogi kreatif maupun pemanfaatan teknologi.

2. Dukungan Teknologi yang Lebih Merata

Untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi, pemerintah perlu memperluas jaringan internet dan menyediakan infrastruktur pendukung di sekolah-sekolah yang belum terjangkau.

Selain itu, penyediaan perangkat digital, seperti tablet atau laptop untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil, akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Revisi Sistem Evaluasi yang Sesuai dengan Kurikulum Merdeka

Pemerintah perlu mengembangkan metode evaluasi yang lebih sesuai dengan konsep Kurikulum Merdeka, seperti penilaian berbasis proyek, portofolio, dan keterampilan.

Ini memungkinkan pengukuran yang lebih komprehensif terhadap kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan kolaborasi siswa, yang merupakan tujuan utama dari kurikulum ini.

4. Sosialisasi Kurikulum Merdeka kepada Orang Tua dan Masyarakat

Edukasi kepada orang tua tentang tujuan dan manfaat Kurikulum Merdeka penting agar mereka dapat mendukung perubahan pola belajar yang diterapkan di sekolah.

Sosialisasi yang melibatkan diskusi dan dialog dengan masyarakat akan membantu mengurangi resistensi dan membangun pemahaman yang lebih baik mengenai kurikulum ini.

5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta untuk Mendukung Pembiayaan dan Pelatihan

Kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan teknologi, dapat mendukung pembiayaan infrastruktur dan pelatihan guru. Kerja sama ini juga bisa menghadirkan berbagai program magang atau pengembangan proyek bagi siswa, yang akan memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif.

Kurikulum Merdeka merupakan langkah progresif yang diambil pemerintah untuk membentuk generasi muda Indonesia yang lebih inovatif dan berpikir kritis.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, harapan besar tetap ada jika dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, dapat diwujudkan.

Kurikulum Merdeka, jika diterapkan dengan optimal, dapat menjadi kunci bagi pendidikan yang lebih relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi masa depan.

Harapannya pemerintah Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran bisa melanjutkan dengan tentunya melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ada serta menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan yang ada sesuai situasi dan kondisi

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun