Meskipun belum menjadi fokus utama, isu lingkungan sebenarnya memiliki keterkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat.Â
Contoh nyata adalah banjir di berbagai daerah yang semakin sering terjadi akibat tata kelola lingkungan yang buruk, atau udara yang semakin tercemar yang berpengaruh langsung pada kesehatan warga.Â
Dengan mengabaikan isu ini, calon kepala daerah berisiko melewatkan kesempatan untuk memberikan solusi berkelanjutan bagi masyarakat.
Menurut laporan World Economic Forum 2023, perubahan iklim dan degradasi lingkungan adalah salah satu risiko global terbesar yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan sosial, termasuk di tingkat lokal. Oleh karena itu, semakin penting bagi calon kepala daerah untuk menjadikan isu ini sebagai bagian integral dari kampanye mereka.
Strategi Efektif dalam Mengusung Isu Lingkungan di Pilkada 2024
Agar isu lingkungan dapat menjadi daya tarik dalam Pilkada 2024, calon kepala daerah harus cerdas dalam merumuskan strategi yang mengedepankan solusi nyata dan relevansi isu ini terhadap kesejahteraan warga. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan:
1. Mengaitkan Isu Lingkungan dengan Isu Ekonomi Lokal
Cara paling efektif untuk menarik perhatian pemilih adalah dengan menunjukkan bagaimana isu lingkungan berkaitan langsung dengan kesejahteraan ekonomi mereka. Contohnya, calon kepala daerah bisa mengedepankan program pertanian berkelanjutan yang bisa meningkatkan pendapatan petani sekaligus melindungi lahan dari erosi dan kerusakan.
  Selain itu, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular bisa menjadi program yang menarik, di mana limbah bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomis. Dengan demikian, isu lingkungan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal.
2. Kampanye Berbasis Data dan Bukti Nyata
Calon kepala daerah harus menggunakan data yang kuat dan bukti nyata untuk mendukung argumen mereka. Misalnya, mereka bisa memaparkan statistik terkait kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana alam akibat kerusakan lingkungan, seperti banjir atau kebakaran hutan, serta bagaimana kebijakan pro-lingkungan dapat mencegah kerugian ini.
  Dengan pendekatan berbasis data, calon bisa menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan bukan sekadar idealisme, tetapi langkah pragmatis untuk melindungi warga dan ekonomi daerah.
