Memahami Relokasi Ibu Kota Negara dari Akar Teori dan Historis

(2) Skema pembiayaan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Skema ini diharapkan mampu memberikan peringanan beban APBN dan lebih efisien jika digunakan dalam pembiayaan infrastruktur. (

3) Skema pembiayaan swasta. Skema ini terkait investasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional

Tantangan Relokasi Ibu Kota Negara Indonesia 

Setelah kita memahami beberapa hal terkait relokasi IKN tentu kita dapat belajar dari sejarah apa yang sebenarnya menjadi alasan negara-negara di dunia dan bagaimana mereka menjalankan relokasi IKN. Dari teori dan implementasi yang sudah dipaparkan saya menarik kesimpulan jika tantangan terbesar relokasi ibukota negara adalah stabilitas politik. 

Permasalahan yang terjadi di negara-negara yang menerapkan relokasi IKN  tentu diakibatkan karena kota tersebut dijadikan ibukota, untuk itu dapat diprediksi jika ibukota baru akan mengalami beberapa permasalahan yang sama. Permasalah yang paling saya antisipasi adalah ketika wilayah ibukota baru yang damai menjadi wilayah rawan konflik karena peningkatan demograsi yang akan memadati wilayah tersebut. 

Dascher (2000) berpendapat bahwa pemberontakan akan semakin dekat dengan munculnya pusat kekuasaan politik akibatnya konflik akan sering muncul dan berusaha menggulingkan pemerintahan. Hal ini dikarenakan penduduk wilayah ibukota memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pemerintahan (Ades dan Glaeser, 1994). 

Contoh sejarah ketika 550 penduduk paris atau hanya dua persen dari keseluruhan penduduk Perancis mempunyai daya yang lebih besar dalam mempengaruhi permulaan, proses dan hasil revolusi Perancis (Campante et al., 2014). Untuk itu menjaga stabilitas politik harus terus menjadi hal yang tidak luput dari pandangan pemerintah jika tidak ingin ibukota baru yang sebelumnya damai menjadi ujung tombak aksi politik yang tidak bertanggung jawab.