Kontribusi Bersama untuk Mencapai Sungai Indonesia Bebas Limbah

“Change will not come if you wait for some other person, or if we wait for some

other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we

seek.” –Barack Obama

Pada tahun 2015 silam, para pemimpin dunia menyepakati 17 tujuan global pada sidang umum PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi. Konsep SDG sendiri telah menjadi topik yang tidak pernah lepas dari riset akademik belakangan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa mencapai SDG atau Sustainable Development Goals secara menyeluruh dan berkesinambungan sangat berbeda realisasinya di negara maju dan berkembang.

Beberapa poin dalam SDG tidak mudah untuk direalisasikan secara bersamaan karena adanya  kontradiksi. Seperti poin 8; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan 6; Air Bersih dan Sanitasi Layak. Hubungan antara tingkat ekonomi dan kelestarian lingkungan memang beberapa kali dianggap kontroversial. Seringkali dalam kasus negara berkembang, prioritas meningkatkan perekonomian membuat keadaan lingkungan di nomor duakan.

Salah satu faktor utama yang berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi, diperlukan pula peningkatan produksi yang memerlukan industrialisasi sebagai penyokongnya.

Peningkatan industrialisasi berimplikasi pada pencemaran lingkungan karena adanya pembuangan limbah (cair,  padat  dan gas) ke sungai dengan kuantitas yang semakin meningkat. Di antara sekian limbah, ada limbah yang berbahaya dan beracun yang disebut sebagai limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Limbah ini akan membahayakan keselamatan manusia serta organisme lain jika dibuang langsung tanpa melalui proses yang tepat. Masalahnya, hampir semua limbah yang dihasilkan oleh industri adalah limbah B3.

Menurut Dokumen  Informasi  Kinerja  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Daerah (DIKPLHD) DKI Jakarta, 13  sungai  yang  mengalir  di DKI Jakarta  berada  dalam  kategori  tercemar  yakni  sebesar  99,24%  sedangkan  untuk  kategori memenuhi baku mutu hanya 0,76%. Padahal, beberapa dari sungai-sungai tersebut adalah penunjang kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

Urgensi pengelolaan limbah B3 industri mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara lebih menyeluruh dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran. Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman dalam  penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan air limbah permukiman.

Namun,  sanksi Administratif yang berupa teguran tertulis dirasa belum bisa membuat efek jera. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran air. Kasus pencemaran tersebut paling banyak ditemukan di Jawa Tengah, dengan 1.310 terdampak. Kemudian ada Jawa Barat dengan 1.217 terdampak, dan Jawa Timur 1.152 terdampak.

Tidak maksimalnya sistem tata kelola limbah dan implementasi peraturan pemerintah, tidak terlepas dari lemahnya fungsi kelembagaan daerah yang berperan dalam pengelolaan limbah, kapasitas SDM yang rendah, kurangnya biaya operasional, rendahnya kesadaran masyarakat, dan hubungan kerja antara pemerintah dan swasta yang tidak sinkron. Memaksimalkan implementasi peraturan pemerintah ke dalam realitas di masyarakat memang membutuhkan kerja sama yang mumpuni dari seluruh komponen masyarakat.

Walau demikian, bukan berarti harapan untuk mencapai peningkatan kualitas sanitasi air di Indonesia sepenuhnya sirna. Beberapa Non-governmental Organizaiton (NGO) dan relawan lingkungan terus berkembang dan mengusahakan perbaikan. Sembari mengikuti perkembangan zaman, organisasi-organisasi tersebut memanfaatkan media populer untuk mendapat atensi. Salah satu contohnya adalah Pandawara Group yang rutin terjun langsung ke sungai-sungai tercemar di kota Bandung dan melakukan pembersihan.

Jika pemerintah dan pihak sejenis Pandawara Group dapat bekerja sama dengan baik, ambisi untuk mencapai SDG bukan lagi angan-angan belaka.

Referensi:

W, H. S. (2013). Hubungan Antara Kelestarian Ekonomi Dan Lingkungan: Suatu Kajian Literatur. Binus Business Review, 4(2), 841–850. https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1400

Yudo, S., & Said, N. I. (2018). Kebijakan Dan Strategi pengelolaanair Limbah Domestik di Indonesia. Jurnal Rekayasa Lingkungan, 10(2). https://doi.org/10.29122/jrl.v10i2.2847

Sekilas SDGs. Sekilas sdgs. (n.d.). https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/

Dihni, V. A. (2022, March 24). Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/kelurahan Indonesia: Databoks. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia