Model Ekonomi Islam sebagai Alternatif Kesejahteraan Masyarakat

Keluarga sejahtera berarti mampu secara material mencakup harta benda dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mampu secara spiritual yang direfleksikan dengan melaksanakan shalat, puasa, dan zakat serta infak. Keluarga miskin material berarti keluarga yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan material dihitung berdasarkan  standar garis kemiskinan material, atau material poverty line  melalui  tiga pendekatan, yaitu :

Pertama, melalui survey terhadap kebutuhan minimal suatu keluarga untuk hidup mencakup lima jenis kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kedua,  melalui modifikasi garis kemiskinan versi  BPS, dari standar individu menjadi standar keluarga.

Ketiga, melalui penggunaan standar nishab yakni pendapatan minimal yang dikenai kewajiban membayar zakat.

Keluarga miskin spiritual berarti belum melaksanakan kewajiban ibadah dengan baik seperti shalat belum lima waktu, tidak berpuasa, hingga belum menunaikan kewajiban membayar zakat. Ada lima variabel yang menjadi pemenuhan kebutuhan dasar spiritual, yaitu shalat, zakat, puasa, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. 

Selanjutnya dari kelima variabel tersebut akan  ditentukan standar garis kemiskinan spiritual atau spiritual poverty line. Keluarga miskin absolut berarti keluarga yang miskin secara material dan spiritual. Keempat jenis keluarga tersebut diilustrasikan dalam sebuah kuadran dari satu hingga empat. Kuadran satu merepresentasikan keluarga sejahtera, kuadran dua keluarga miskin material, kuadran tiga keluarga miskin spiritual, dan kuadran empat keluarga miskin absolut. 

Dengan begitu metode yang telah dipaparkan dapat menjadi acuan sebagai alternatif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu peran pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia sangat diperlukan. Fungsi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter guna memantau dan strategi pertumbuhan ekonomi. 

Konsep kebijakan moneter dalam islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi bukan pada tren suku bunga sedangkan pada kebijakan fiskal fokus penerimaan dan pengeluaran pemerintah  melalui instrumen pajak seperti ZISWAF, kharaj, jizyah, khumus, usyur, pendapatan lain.  

Alokasi terhadap ketersediaan barang dan jasa publik perlu diperhatikan seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum guna menggerakan roda perekonomian di sekitarnya. 

Di samping itu fungsi pemerintah sebagai ulil amri juga bertanggung jawab atas distribusi yang merata baik dari penghasilan dan kekayaan supaya dapat meredakan kesenjangan sosial. Intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi adanya kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti kerusakan lingkungan.