Pengertian Politik Ekonomi, Konsep Dasar, dan Contohnya

Apa itu Ekonomi Politik? Ekonomi politik adalah ilmu sosial yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan negara dan peningkatan sumber daya negara. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosio-ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme, serta pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

Istilah ekonomi politik berasal dari khazanah Yunani. Kata “polis” yang artinya sebuah kota atau sebuah unit politik, dan kata “oikonomike” yang artinya mengacu pada manajemen suatu rumah tangga. Kombinasi kedua kata itu menunjukkan betapa erat keterkaitan antara fakta-fakta produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal, dan komersial. Istilah ekonomi politik mulai digunakan secara umum pada abad kedelapan belas dan bermakna cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak dan ini disebut dengan kebijakan ekonomi.

Konsep Dasar Ekonomi Politik

Di dalam ekonomi politik ini, adapun konsep dasar ekonomi politik diantaranya

• Kekuasaan : Ekonomi politik mempertanyakan siapa yang memegang kekuasaan dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi.
• Sistem Ekonomi : Ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, dan bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi.
• Kebijakan Publik : Ekonomi politik mempelajari pengaruh kebijakan publik, seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter, pada ekonomi dan masyarakat.
• Pasar : Ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar bekerja, termasuk persaingan, harga, dan penawaran dan permintaan, serta bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi.
• Kelas Sosial : Ekonomi politik mempertimbangkan peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana distribusi sumber daya ekonomi mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan.
• Pertumbuhan Ekonomi : Ekonomi politik mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, teknologi, dan pembangunan manusia, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi.
• Lingkungan : Ekonomi politik mempertimbangkan dampak ekonomi pada lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Negara dan Kesejahteraan Masyarakat

Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan konsep Welfare State. Konsep Welfare State secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep Welfare State adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat.

Penerapan konsep Welfare State tak terbatas pada ideologi maupun system konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Karena terlepas dari ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan keadilan.

Peran Pemerintah dalam Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat seperti peran pelayanan umum, peran pembangunan atau pemberdayaan, dan peran perlindungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan adanya keadilan sosial dalam masyarakat. Ini termasuk perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, penanggulangan diskriminasi, dan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau kepada seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Contoh Politik Ekonomi

Krisis Minyak Goreng di Indonesia 

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah dialami Masyarakat Indonesia. Secara ekonomi, turbulensi harga minyak goreng di pasar domestik sangat mudah dijelaskan, yaitu dengan mengungkap fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO), bahan baku utama minyak goreng.

Jika gejolak harga minyak goreng dengan mudah dipahami secara ekonomi, tidak demikian halnya dengan dimensi politik. Dalam bingkai ekonomi-politik, pemerintah mesti menyadari bahwa tidak ada kebijakan (ekonomi dan politik) yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Dari sisi perspektif ekonomi politik bahwa Pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam krisis minyak goreng di Indonesia.

“Dalam kasus kelangkaan minyak goreng pemerintah menghadapi dilema antara pasar dengan masyarakat. Isu ini memang dilatarbelakangi oleh kenaikan harga minyak sawit di dunia, minyak goreng kemasan langka ketika diterapkan HET (Harga Eceran Tertinggi), tetapi ketika mengkuti harga pasar maka muncul isu soial dan politik di masyarakat. Kemudian ada isu bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, serta ada kartel minyak goreng. Isu kartel ini justruseakan dibenarkan oleh Menteri Perdagangan di depan para anggota DPR RI. Mendag menyebut ada mafia minyak goreng yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan pemerintah tumpul di pasar. Lutfi mengakui bila kewenangan kementeriannya amat terbatas. Mafia atau kartel inilah yang dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni harga, produksi dan wilayah pemasaran" ujar Meidi.

Menurut Meidi, kebijakan negara di sektor industri sawit diantaranya hilirisasi industri berbasis kelapa sawit sejak 2007, dengan inovasi Indonesia berhasil mengembangkan 168 jenis produk turunan, 80% ekspor produk turunan serta produksi minyak goreng. Adanya sentralisasi dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta ada program B30 yaitu pencampuran 30% biodiesel sawit dengan 70% minyak solar program ini diklaim menguntungkan negara melalui penambahan devisa sebab 30 persen bahan baku untuk pembuatan solar diperoleh dari komoditas kelapa sawit Indonesia. Dari bebrapa langkah Pemerintah ini sudah terlihat bahwa Pemerintah sudah berupaya mengembangkan industri sawit di dalam negeri. Dilema yang dihadapi oleh negara di satu sisi negara ingin mengembangkan industri kelapa sawit tetapi di sisi lain diterpa isu isu seperti lingkungan hidup, alih lahan hutan dan isu keberpihakan pada masyarakat.

Pentingnya Mempelajari Politik Ekonomi

Mempelajari Politik Ekonomi itu penting. Karena kita dapat memahami tentang perilaku ekonomi politik, serta melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat secara umum mengambil keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang ada.

Daftar Pustaka

Dr. A. Razak, SE,MM,Ak. dan Dr. Elyta, S.Sos, M.Si. 2018. Ekonomi Politik Antara Teori dan Praktek. Publisher Top Indonesia. Pontianak

Rengganik. 2009. Prinsip Minsheng : Ekonomi Politik Dalam Pemikiran Sun Yat-Sen. Skripsi. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok  

UMY, Laboratorium Ilmu Pemerintahan. (2022, 3 Oktober). Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan. Diakses pada 26 Oktober 2023, dari https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/

Azizah, Nur. (2023, 28 Juni) . Peran Pemerintah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup. Diakses pada 26 Oktober 2023, dari https://www.kompasiana.com/nur19305/649bce3ce1a16768cf3149a2/peran-pemerintah-dalam-menciptakan-kesejahteraan-masyarakat-dan-kualitas-lingkungan-hidup

Fai. (2023, 18 Juli). Ekonomi Politik dan Sejarah Perkembangannya. Diakses pada 26 Oktober 2023, dari https://umsu.ac.id/berita/ekonomi-politik-dan-sejarah-perkembangannya/

Fuadzis, Sirajul. (2019, 23 Oktober). Pentingnya Kajian Ekonomi Politik Untuk Memahami Perkembangan Komunikasi. Diakses pada 26 Oktober 2023, dari https://www.kompasiana.com/fuad_95./5dafc1f20d82307d09589ff2/pentingnya-kajian-ekonomi-politik-untuk-memahami-perkembangan-kounikasi#:~:text=Memahami%20dari%20kajian%20ekonomi%20politik,baik%20dalam%20maupun%20luar%20negeri.

Jatiroto, SMKN 1. (2021, 17 Juli). Masalah Pokok Ekonomi Pengertian dan Perbedaan Teori Ekonominya. Diakses pada 26 Oktober 2023, dari https://smkn1jatiroto.sch.id/read/76/masalah-pokok-ekonomi-pengertian-dan-perbedaan-teori-ekonominya#:~:text=Masalah%20pokok%20ekonomi%20muncul%20karena,belum%20tentu%20memenuhi%20persyaratan%20ini

Unismuh. 2021. Ekonomi Politik. Diakses pada 27 Oktober 2023, dari https://spada.unismuh.ac.id/course/info.php?id=421

Jakarta, Universitas Negeri. 2023. Ekonomi Politik 2023. Diakses pada 27 Oktober 2023, dari https://onlinelearning.unj.ac.id/course/info.php?id=7750&lang=id

UMY. 2023. Bab V Kesimpulan. Diakses pada 27 Oktober 2023, dari http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10867/9.%20BAB%20V.pdf?isAllowed=y&sequence=9

Penyusun 

Putra Dermawan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ. (Email : putradermawan2984@gmail.com)

Nayla Nurially Sofyan, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ. (Email : nayla.nurially26@gmail.com)

Nabila Thohiriyah, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ. (Email : nabilaathohiriyah@gmail.com)

Faedhal Amjad Nawwaf, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ. (Email : faedhalnawwaf@gmail.com)

Bayu Putra Pamungkas, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ. (Email : bayuputrapamungkas86@gmail.com)