Krisis Minyak Goreng di IndonesiaÂ
Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah dialami Masyarakat Indonesia. Secara ekonomi, turbulensi harga minyak goreng di pasar domestik sangat mudah dijelaskan, yaitu dengan mengungkap fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO), bahan baku utama minyak goreng.
Jika gejolak harga minyak goreng dengan mudah dipahami secara ekonomi, tidak demikian halnya dengan dimensi politik. Dalam bingkai ekonomi-politik, pemerintah mesti menyadari bahwa tidak ada kebijakan (ekonomi dan politik) yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Dari sisi perspektif ekonomi politik bahwa Pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam krisis minyak goreng di Indonesia.
“Dalam kasus kelangkaan minyak goreng pemerintah menghadapi dilema antara pasar dengan masyarakat. Isu ini memang dilatarbelakangi oleh kenaikan harga minyak sawit di dunia, minyak goreng kemasan langka ketika diterapkan HET (Harga Eceran Tertinggi), tetapi ketika mengkuti harga pasar maka muncul isu soial dan politik di masyarakat. Kemudian ada isu bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, serta ada kartel minyak goreng. Isu kartel ini justruseakan dibenarkan oleh Menteri Perdagangan di depan para anggota DPR RI. Mendag menyebut ada mafia minyak goreng yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan pemerintah tumpul di pasar. Lutfi mengakui bila kewenangan kementeriannya amat terbatas. Mafia atau kartel inilah yang dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni harga, produksi dan wilayah pemasaran" ujar Meidi.
Menurut Meidi, kebijakan negara di sektor industri sawit diantaranya hilirisasi industri berbasis kelapa sawit sejak 2007, dengan inovasi Indonesia berhasil mengembangkan 168 jenis produk turunan, 80% ekspor produk turunan serta produksi minyak goreng. Adanya sentralisasi dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta ada program B30 yaitu pencampuran 30% biodiesel sawit dengan 70% minyak solar program ini diklaim menguntungkan negara melalui penambahan devisa sebab 30 persen bahan baku untuk pembuatan solar diperoleh dari komoditas kelapa sawit Indonesia. Dari bebrapa langkah Pemerintah ini sudah terlihat bahwa Pemerintah sudah berupaya mengembangkan industri sawit di dalam negeri. Dilema yang dihadapi oleh negara di satu sisi negara ingin mengembangkan industri kelapa sawit tetapi di sisi lain diterpa isu isu seperti lingkungan hidup, alih lahan hutan dan isu keberpihakan pada masyarakat.
Pentingnya Mempelajari Politik Ekonomi
Mempelajari Politik Ekonomi itu penting. Karena kita dapat memahami tentang perilaku ekonomi politik, serta melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat secara umum mengambil keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang ada.
Daftar Pustaka
Dr. A. Razak, SE,MM,Ak. dan Dr. Elyta, S.Sos, M.Si. 2018. Ekonomi Politik Antara Teori dan Praktek. Publisher Top Indonesia. Pontianak
Rengganik. 2009. Prinsip Minsheng : Ekonomi Politik Dalam Pemikiran Sun Yat-Sen. Skripsi. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok Â
UMY, Laboratorium Ilmu Pemerintahan. (2022, 3 Oktober). Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan. Diakses pada 26 Oktober 2023, dari https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/
