Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, Kebijakan dan Ruang Lingkup

Apa itu ekonomi makro? ekonomi makro merupakan suatu cabang ilmu seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk pada kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien yang menciptakan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Secara luas pengertian ekonomi menurut para ahli:

• Sadono Sukirno mendefinisikan ekonomi makro (macroeconomics) sebagai sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan utama perekonomian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap berbagai masalah pertumbuhan ekonomi. 
• 
  
• Samuelson dan Nordhaus mendefinisikan makro ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang kegiatan ekonomi, yaitu studi yang komprehensif tentang berbagai masalah ekonomi.
• 
  
• Budiono mendefinisikannya sebagai cabang ilmu yang  memahami tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memahami dasar perekonomiannya. Ini termasuk mempelajari dasar-dasar ekonomi jangka panjang dan pendek.
• 
  
• Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld menurutnya pengertian ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Aspek tersebut antara lain : 

1. Pendapatan nasional 
2. Kesempatan kerja dan atau pengangguran
3. Jumlah uang beredar
4. Laju inflasi
5. Pertumbuhan ekonomi ataupun neraca pembayaran internasional. 

Adapun tujuan dari ekonomi makro adalah untuk menstabilkan ekonomi pada suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa stabilitas disini adalah kemampuan perekonomian suatu negara untuk mencapai keseimbangan antara neraca pembayaran dan penawaran serta permintaan komoditas. Untuk mencapai keseimbangan tersebut bertentuklah beberapa kebijakan ekonomi yang menaunginya. 

Kebijakan ekonomi tersebut mencakup beberapa ketentuan untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga meliputi pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah pada perekonomian. 

Sering kali kebijakan semacam ini terpengaruh pada lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu. Kebijakan-kebijakan makro ekonomi dibedakan menjadi tiga bentuk, seperti berikut:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi total pengeluaran dalam perekonomian. Pada pemotongan pajak tersebut akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa serta meningkatkan pengeluaran secara keseluruhan. 

Selain itu, total pengeluaran dapat lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya atau dengan meningkatkan investasi pemerintah. Jika terjadi inflasi, langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi. 

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter mencakup tindakan pemerintah yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian atau mengubah tingkat suku bunga untuk mempengaruhi total pengeluaran. 

Salah satu komponen dari total pengeluaran adalah investasi perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi investasi, dan jika suku bunga rendah, akan ada lebih banyak pasokan modal, dan tujuan ini dapat dicapai melalui penerapan kebijakan moneter oleh pemerintah. Sehingga langkah ini akan mengurangi investasi dan total pengeluaran akan berkurang. Hal ini juga dapat mengurangi tekanan inflasi.

3. Kebijakan Segi Penawaran