Mohon tunggu...
Nabila rahma
Nabila rahma Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa aktif STEI SEBI

sharia economic law

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, Kebijakan dan Ruang Lingkup

21 Juli 2022   23:03 Diperbarui: 21 Juli 2022   23:12 473
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Apa itu ekonomi makro? ekonomi makro merupakan suatu cabang ilmu seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk pada kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien yang menciptakan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Secara luas pengertian ekonomi menurut para ahli:

  • Sadono Sukirno mendefinisikan ekonomi makro (macroeconomics) sebagai sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan utama perekonomian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap berbagai masalah pertumbuhan ekonomi. 

  • Samuelson dan Nordhaus mendefinisikan makro ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang kegiatan ekonomi, yaitu studi yang komprehensif tentang berbagai masalah ekonomi.

  • Budiono mendefinisikannya sebagai cabang ilmu yang  memahami tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memahami dasar perekonomiannya. Ini termasuk mempelajari dasar-dasar ekonomi jangka panjang dan pendek.

  • Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld menurutnya pengertian ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Aspek tersebut antara lain : 
  1. Pendapatan nasional 
  2. Kesempatan kerja dan atau pengangguran
  3. Jumlah uang beredar
  4. Laju inflasi
  5. Pertumbuhan ekonomi ataupun neraca pembayaran internasional. 

Adapun tujuan dari ekonomi makro adalah untuk menstabilkan ekonomi pada suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa stabilitas disini adalah kemampuan perekonomian suatu negara untuk mencapai keseimbangan antara neraca pembayaran dan penawaran serta permintaan komoditas. Untuk mencapai keseimbangan tersebut bertentuklah beberapa kebijakan ekonomi yang menaunginya. 

Kebijakan ekonomi tersebut mencakup beberapa ketentuan untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga meliputi pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah pada perekonomian. 

Sering kali kebijakan semacam ini terpengaruh pada lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu. Kebijakan-kebijakan makro ekonomi dibedakan menjadi tiga bentuk, seperti berikut:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi total pengeluaran dalam perekonomian. Pada pemotongan pajak tersebut akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa serta meningkatkan pengeluaran secara keseluruhan. 

Selain itu, total pengeluaran dapat lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya atau dengan meningkatkan investasi pemerintah. Jika terjadi inflasi, langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi. 

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter mencakup tindakan pemerintah yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian atau mengubah tingkat suku bunga untuk mempengaruhi total pengeluaran. 

Salah satu komponen dari total pengeluaran adalah investasi perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi investasi, dan jika suku bunga rendah, akan ada lebih banyak pasokan modal, dan tujuan ini dapat dicapai melalui penerapan kebijakan moneter oleh pemerintah. Sehingga langkah ini akan mengurangi investasi dan total pengeluaran akan berkurang. Hal ini juga dapat mengurangi tekanan inflasi.

3. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segii penawaran adalah kebijakan yang berfokus pada penawaran agregat dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan potensi perekonomian. 

Pada kebijakan ini, pemerintah mengontrol segala kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan para pekerja. Kebijakan ini dapat menghindari kenaikan biaya produksi perusahaan yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran juga terfokuskan pada dua hal, yaitu peningkatan semangat kerja tenaga kerja dan peningkatan efisiensi produksi masing-masing perusahaan. 

Ruang lingkup ekonomi makro

Dalam penerapannya, ada tiga bidang utama yang mengacu pada ekonomi makro, yaitu:
 

1. Peraturan Pemerintah

Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi  inflasi, pengangguran, atau masalah ekonomi makro lainnya.

2. Menentukan perekonomian negara

 Telah dijelaskan, ekonomi makro adalah kemampuan  suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa. Rincian pembahasan tersebut mulai dari belanja pemerintah, belanja bisnis atau investasi, belanja konsumsi rumah tangga, serta ekspor dan impor.

 3. Pembelanjaan agregat atau keseluruhan

 Ruang lingkup terakhir yang dibahas dalam ekonomi makro adalah tingkat pengeluaran agregat (menyeluruh). Jika tingkat pengeluaran agregat tidak ideal, maka akan muncul masalah perekonomian lainnya. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun