Reformasi kelembagaan dengan fokus pada integritas dan etika harus dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih profesional dan transparan. Penguatan etika dalam lembaga-lembaga negara, terutama yang mengelola dana publik, akan meminimalkan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
KESIMPULAN
Korupsi di Indonesia adalah masalah struktural dan perilaku yang telah menghambat perkembangan ekonomi dan sosial. Pendekatan yang dikembangkan oleh Robert Klitgaard dan Jack Bologna memberikan wawasan penting dalam menganalisis akar penyebab korupsi dan merumuskan solusi. Klitgaard berfokus pada kelemahan dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang, seperti ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, monopoli kekuasaan, dan rendahnya akuntabilitas. Di sisi lain, Bologna menyoroti peran faktor individu seperti keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan rendahnya paparan terhadap risiko sebagai pendorong terjadinya korupsi.
Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan penting untuk merancang strategi pemberantasan korupsi yang efektif. Pendekatan sistemik yang mengutamakan transparansi, pengawasan ketat, dan peningkatan akuntabilitas dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam sektor publik. Sementara itu, perhatian terhadap perilaku individu dan budaya organisasi juga penting untuk memperkuat etika dan kontrol internal, sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir. Dengan gabungan kedua pendekatan ini, Indonesia dapat mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang lebih holistik dan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023, November 20). Tiga kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. ACLC KPK.Â
Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia.
mahyudi, D. ivan (2019) Kasus Korupsi Yang Ada di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H