contoh kasus :
1. Pengelolaan dana pensiun di PT AsabriÂ
Kasus korupsi yang terjadi di sektor finansial, khususnya yang melibatkan pengelolaan dana pensiun di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), merupakan salah satu contoh nyata penyimpangan besar yang mengarah pada kerugian negara yang sangat signifikan, mencapai Rp22,78 triliun. Kasus ini menyoroti berbagai aspek dalam teori-teori korupsi, terutama yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard dan Jack Bologna, yang membahas pengaruh penyimpangan dalam pemerintahan dan pengelolaan dana publik terhadap kesejahteraan negara.
Kasus PT Asabri: Sebuah Gambaran
Pada periode 2012 hingga 2019, PT Asabri yang merupakan perusahaan negara yang mengelola dana pensiun bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai negeri lainnya, mengalami penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasinya. Penyimpangan ini dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi dan pihak terkait, termasuk komisaris dan direktur utama perusahaan, yang mengarahkan dana pensiun ini kepada investasi-investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.
Dalam hal ini, terdapat berbagai oknum yang terlibat, mulai dari Benny Tjokrosaputro dan Teddy Tjokrosaputro, yang sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, hingga pejabat-pejabat internal PT Asabri, seperti Adam Rachmat Damiri, Sonny Widjaja, Bachtiar Effendi, dan Hari Setianto, yang semuanya dijatuhi hukuman penjara dengan berbagai durasi, termasuk di antaranya hukuman seumur hidup.
Konsep Korupsi dalam Teori Robert Klitgaard
Robert Klitgaard, dalam teorinya yang terkenal tentang korupsi, mengemukakan bahwa korupsi terjadi ketika ada monopoli, tidak adanya akuntabilitas, dan disfungsi dalam sistem pemantauan dan pengawasan. Dalam konteks PT Asabri, beberapa faktor tersebut sangat jelas terjadi.
1. Monopoli:
Penyimpangan di PT Asabri menunjukkan bagaimana sejumlah individu memiliki monopoli atas pengelolaan dana pensiun yang seharusnya transparan. Dalam hal ini, pengaruh besar dari pihak-pihak tertentu dalam menentukan keputusan investasi mengarah pada keputusan yang menguntungkan mereka pribadi atau kelompok,
2. Tidak Ada Akuntabilitas:
