Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pelaksanaan Program Pemerintah DKI Jakarta

Aspek keadilan dalam pelayanan publik juga menjadi fokus pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka berupaya memberikan pelayanan yang sama dan merata bagi semua warga tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kesehatan, kebijakan dari segi Pendidikan seperti ; Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus: program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dari jenjang SD hingga SMA. Program Kelas Jauh Paket C: program pendidikan bagi warga belajar yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Kemudian dari bidang Kesehatan Pemda DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan, Program Kartu Jakarta Sehat (KJS): program bantuan kesehatan bagi warga DKI Jakarta yang tidak mampu dan Program Jakpreneur: program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga DKI Jakarta.

 6. Tegaknya Supremasi Hukum

Didalam Pengawasan internal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sistem pengawasan internal untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai aturan. Dalam  Penegakan hukum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran hukum Dan juga pada Pengembangan regulasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara rutin melakukan review dan pengembangan regulasi untuk memastikan regulasi yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Implementasi Good Governance dalam program pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance seperti yang didefinisikan oleh UNDP, diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya.