Dengan demikian, perbandingan besaran hutang negara Indonesia pada periode pertama dan kedua pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Distribusi dana hutang pada kedua periode tersebut tetap difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program-program penting lainnya, dengan melibatkan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebijakan pengelolaan ekonomi dan pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah.
Proyek Mandat dan Peningakatan Pajak di Tahun 2024
Peningkatan alokasi pajak yang dikumpulkan atau didapat dari masyarakat yang terkesan meningkatkan pendaparan negara dalam hal ini tidak semerta-merta akan memenuhi kebutuhan proyek yang terlah direncakan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi lambatnya realisasi proyek, seperti perencanaan yang tidak matang, birokrasi yang lambat, masalah regulasi, sengketa lahan, dan lain sebagainya.Â
Selain itu, dalam penggunaan dana pajak juga harus dipertimbangkan prioritas pengeluaran negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bisa memakan sebagian besar dana. Pemerintah juga harus memperhatikan pengawasan dan evaluasi proyek yang sudah berjalan agar tidak ada penyalahgunaan dana atau proyek yang tidak sesuai harapan.Â
Jadi, besaran pajak yang besar diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan negara, tetapi dapat terjadi hambatan dalam realisasi proyek karena berbagai faktor. Maka perlu dilakukan upaya yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dana pajak agar proyek-proyek yang belum direalisasikan dapat segera terealisasi dengan baik.Â
Pembayaran utang negara tidak hanya bergantung pada pendapatan pajak saja. Ada beberapa faktor lain yang juga memengaruhi proses pengurangan utang negara, seperti penerimaan negara lainnya, pengelolaan keuangan negara yang efisien, dan kebijakan fiskal yang tepat. Namun, pajak memainkan peran penting dalam pembayaran utang negara.
