Relevansi Pajak Terhadap Utang Negara di Tahun 2024

Hutang negara pada periode pertama pemerintahan berasal dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sumber-sumber hutang tersebut meliputi lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, serta pasar obligasi internasional. Selain itu, pemerintah juga menggunakan sumber pendanaan domestik seperti obligasi pemerintah dan pinjaman dari bank-bank dalam negeri.

Sepanjang 10 tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau 2015-Januari 2024, penambahan utang sudah mencapai Rp5.088 triliun. Kira-kira setara dengan Rp1,4 triliun per hari dengan asumsi 365 hari per tahun selama satu dekade. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa setiap hari dia harus menyediakan dana rata-rata Rp3,2 triliun buat urusan utang yang dimana mencakup kewajiban membayar bunga utang, cicilan pokok utang, serta pelunasan/buyback utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara (SBN) yang telah jatuh tempo. 

Maka dari itu total utang mencapai Rp1.153 triliun pada tahun 2024. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tim Riset CNBC Indonesia juga membedah pembayaran bunga utang Indonesia. Ternyata, Indonesia menghabiskan sekitar Rp 500 triliun tiap tahunnya untuk membayar cicilan pokok utang. Bila digabung dengan pembayaran bunga utang maka angkanya berkisar Rp 750-900 triliun.

Periode Pertama Pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2019):

1. Besaran Hutang Negara: Pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014, total hutang negara Indonesia sekitar 2.400 triliun rupiah. Selama periode ini, terjadi peningkatan signifikan dalam besaran hutang negara, dan pada tahun 2019, total hutang negara Indonesia mencapai sekitar 5.000 triliun rupiah.

2. Distribusi Dana Hutang: Dana hutang pada periode pertama pemerintahan Jokowi digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur, program-program sosial, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas utama penggunaan dana hutang adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama dalam visi pembangunan nasional Presiden Jokowi.

3. Sumber Hutang: Hutang negara pada periode pertama pemerintahan Jokowi berasal dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sumber-sumber hutang tersebut meliputi lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, serta pasar obligasi internasional. Selain itu, pemerintah juga menggunakan sumber pendanaan domestik seperti obligasi pemerintah dan pinjaman dari bank-bank dalam negeri.

2. Periode Kedua Pemerintahan Presiden Jokowi (2019-2024):

1. Besaran Hutang Negara: Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, terjadi peningkatan jumlah total hutang negara Indonesia. Pada tahun 2020, total hutang negara mencapai sekitar 5.600 triliun rupiah. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang terus dilakukan oleh pemerintah.

2. Distribusi Dana Hutang: Dana hutang pada periode kedua pemerintahan Jokowi masih difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama. Selain itu, dana hutang juga digunakan untuk program-program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sumber Hutang: Pemerintah Jokowi lebih menekankan penggunaan sumber pendanaan domestik seperti obligasi pemerintah dan pinjaman dari bank-bank dalam negeri untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga asing. Namun, sumber hutang juga masih berasal dari lembaga keuangan internasional dan pasar obligasi internasional.