Sementara itu, Robert Klitgaard merupakan seorang pakar dalam bidang ekonomi dan tata kelola yang dikenal karena kontribusinya dalam studi korupsi. Pendekatan Klitgaard untuk memerangi korupsi melibatkan penerapan tiga elemen penting, yaitu insentif, kesempatan, dan kendali. Ia berpendapat bahwa korupsi dapat diatasi dengan mengurangi insentif untuk melakukan korupsi, membatasi kesempatan untuk terjadinya korupsi, dan memperkuat kendali dan pemantauan terhadap tindakan korupsi.
Dalam kasus Meikarta, aplikasi pemikiran dua Bologna dan konsep Klitgaard dapat membantu dalam pemahaman dan penanganan masalah yang terjadi. Pendekatan ini akan melibatkan analisis teoritis tentang tata kelola proyek, transparansi, akuntabilitas, dan perizinan yang kontroversial, serta penerapan praktis untuk mengatasi dugaan korupsi, konflik perizinan, dan ketidakpuasan konsumen.
Aplikasi pemikiran dua Bologna dan konsep Klitgaard dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemahaman dan penanganan kasus Meikarta. Pertama, dengan menggunakan pemikiran dua Bologna, para ahli dan praktisi dapat menggabungkan pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis untuk menganalisis masalah yang terjadi dalam proyek ini.
Dalam konteks Meikarta, pemikiran dua Bologna dapat digunakan untuk menganalisis aspek tata kelola proyek secara holistik. Hal ini mencakup memahami peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, pengembang, lembaga perizinan, dan konsumen. Dengan menggabungkan perspektif akademis dan praktis, pemikiran ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola proyek, termasuk kekurangan dalam perizinan, pengawasan, dan akuntabilitas.
Selanjutnya, konsep Klitgaard tentang korupsi dapat memberikan kerangka kerja yang berharga dalam mengatasi dugaan korupsi yang terjadi dalam kasus Meikarta. Prinsip insentif, kesempatan, dan kendali yang diusulkan oleh Klitgaard dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi dalam proyek ini.
Misalnya, dengan menerapkan prinsip insentif, pemangku kepentingan dapat menganalisis faktor-faktor yang mendorong perilaku koruptif, seperti adanya keuntungan finansial yang besar atau kelemahan dalam sistem insentif yang menghukum tindakan korupsi. Kemudian, dengan memperhatikan prinsip kesempatan, langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, seperti peningkatan transparansi, pengawasan yang ketat, dan penerapan prosedur yang jelas dan terukur.
Selain itu, dengan memperkuat prinsip kendali, sistem pengawasan dan pemeriksaan dapat diperkuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindakan korupsi. Ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga pengawas, membangun mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.
Dalam konteks ketidakpuasan konsumen terkait progres pembangunan yang lambat, aplikasi pemikiran dua Bologna dan konsep Klitgaard dapat membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Pemikiran dua Bologna memungkinkan integrasi pengetahuan teoritis tentang manajemen proyek dan pengalaman praktis dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian proyek.
Dalam hal ini, konsep Klitgaard tentang tata kelola yang baik dan efektif dapat digunakan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan proyek yang tepat diambil, termasuk perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan komunikasi yang baik antara pengembang dan konsumen.
Dengan menggabungkan pendekatan ini, para pemangku kepentingan Meikarta dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah yang terjadi dalam proyek ini dan mengadopsi tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini melibatkan perbaikan dalam tata kelola proyek, peningkatan transparansi, penerapan mekanisme pengawasan yang kuat, serta perhatian yang lebih besar terhadap kepuasan konsumen dan kepastian kepemilikan properti.
Dengan demikian, aplikasi pemikiran dua Bologna dan konsep Klitgaard dapat memberikan panduan yang berharga dalam memahami dan menangani masalah yang terkait dengan proyek Meikarta, termasuk perizinan kontroversial, dugaan korupsi, dan ketidakpuasan konsumen.
