Terhadap UU digugat melalui mekanisme judicial rewiew ke Mahkamah Konstitusi, Peraturan dibawah UU yang bersifat pengaturan (regeeling) tunduk kepada Mahkamah Agung dan Peraturan yang bersifat Penetapan (beschking) tunduk kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada "kesalahan pelaku" (liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dalam bahasa latin diungkapkan dengan kata-kata "actus non facit reum, nisi mens sit rea Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dalam bahasa Belandanya geen straf zonder schuld beginsel.
Untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana kepada seseorang, harus ada mens rea (guilty mind) dan pelaku. Harus ada kehendak jahat. "An unwarrantable act without a vicious will is no crime at all" (Suatu kelakuan tidak dapat digolongkan kejahatan, tanpa adanya kehendak jahat).
Pemidanaan haruslah dapat dilihat dari dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pembuat (dader). Maka apabila orang yang melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban haruslah dikenakan kepada para pelaku. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subyek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. (terjemahan bebas, DARI TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN MENUJU KEPADA TIADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN, Chairul Huda, 2006)
Sedangkan didalam sistem hukum Common law system, berlaku asas "actus non est reus, nisi mens sit rea". Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika "tidak terdapat kehendak jahat" didalamnya. Bahkan Kadish dan Paulsen menafsirkan, "suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa maksud kehendak jahat". Dengan demikian, dalam sistem common law system, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri seseorang tersebut. Dengan demikian, mens rea yang hal ini dapat kita lihat dari rujukan sistem hukum Civil law, atau dengan kata lain dapat kita sinkronkan dengan ajaran "guilty of mind", merupakan hal yang menentukan pertanggungjawban pembuat tindak pidana. Dari dari sisi ini, penggunaan mens rea dalam common law sistem, pada prinsipnya sejalan dengan penerapan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dalam civil law sistem.
Dari paparan yang telah disampaikan tersebut, maka secara prinsip penggunaan doktrin "mens rea" dalam sistem hukum common law sejalan dengan asas "geen straf zonder schul beginsel" dalam sistem hukum civil law.
Maka untuk menentukan kesalahan dengna menggunakan "tiada pidana tanpa kesalahan yaitu "Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea", (aqua means rea atau "kehendak jahat").
Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas "sociates delinquere non potest" dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (walaupun diluar KUHP sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban komando)
Namun terhadap tindak pidana diatur diluar KUHP, mengenap pertanggungjawaban korporasi. Sahuri L dalam Disertasinya "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan hukum Pidana Indonesia" menjelaskan "Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pertanggungjawaban korporasi harusnya mempunyai kesalahan, dan juga perbuatan itu diatur didalam perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan definisi yang disampaikan oleh Dr. Sahuri, maka terhadap tindak pidana korupsi harus diterapkan terhadap pertanggungjawaban korporasi. Tidak tepatnya menerapkan pertanggungjawaban korporasi selain mengakibatkan terdakwa haruslah dibebaskan (vrijpraak), maka justru akan mengakibatkan beban tanggung jawab korporasi hanya dialihkan kepada tanggung jawab individu (naturlijkee person).
Prinsip ini kemudian dinegasikan Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (strict liability). Pembuktian tidak semata-mata dilihat apakah pelaku (dader) melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan kesalahan atau tidak, tapi beban pembuktian langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku (dader) terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengna sumber daya alam (baca termasuk kejahatan lingkungan hidup). Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian ini praktis sehingga tidak perlu memenuhi unsur yang dituduhkan kepada pelaku (dader).
Dalam ilmu hukum, subyek hukum (legal subject) adalah setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Subyek hukum dapat merupakan orang atau natuurlijkpersoon (mensehjkpersoon) dan bukan orang (rechtspersoon).