Pendamping sosial yang tadinya hanya validasi, untuk saat ini mohon berikan keleluasaan untuk dapat memasukkan keluarga penerima manfaat yang layak dan sangat layak untuk menerima bantuan.
Begitu juga aparat desa dan kelurahan diberikan keleluasaan penggunaan aplikasi untuk memasukkan data siapa saja yang layak menerima bantuan itu. Prinsipnya, semua pihak jangan sampai melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Â
Bangsa ini bukan milik presiden, juga bukan milik menteri. Bangsa ini juga bukan milik partai politik, ormas tertentu, atau bahkan pendamping sosial. Tetapi, bangsa ini milik semua pihak, bertanggung jawab untuk seluruh warga negara. Selama rasa memiliki dengan kesadaran tinggi tidak ada, maka selama itu permasalahan bangsa tidak akan dapat diselesaikan.Â
Belum lagi, sebagian masyarakat saat ini ditimpa dengan buruknya pelayanan publik. Listik PLN 'Mota-Mati' dijumpai diberbagai belahan negeri. Sehingga berimbas pada pelayanan ekonomi dan pendidikan. PLN Mati, layanan pendidikan pun terhambat.
Merdeka Belajar pun hanya sekedar wacana. Signal jaringan internet pun mendapatkan imbasnya. Tentu, sektor ekonomi digital dan pendidikan berbasis online pun terhambat.Â
'Ngamuk'nya presiden, penulis lihat sebagai amarah besar rakyat Indonesia. Jawab dan respon semua amarah tersebut, dengan kesadaran untuk sama-sama merasakan susahnya rakyat Indonesia saat ini.
Karenanya, wajar, jika presiden kali ini justru memperoleh dukungan besar dari masyarakat terhadap evaluasi paripurna untuk para menteri dan jajarannya. "Mari Layani Setulus Hati".
