Menguji Konsistensi Kebijakan Publik bagi Kesejahteraan Warga Jakarta

Siapa warga yang paling berhak mendapat pelayanan publik dari pemerintah satu kota? Tentu saja warga kota tersebut, dan warga di wilayah sekitar karena beraktivitas di sana.

Tetapi, hak bersama publik itulah yang dahulu, sering dibaikan oleh pemerintahan satu kota. Sebab pembangunan di satu kota lebih mementingkan infrastruktur fisik semata, pembangunan properti oleh pihak partikelir, pertumbuhan industri demi keberlangsungan ekonomi satu wilayah, maupun pembangunan fisik pain. Ironinya pembangunan fisik tersebut lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi kota, tetapi cenderung mengabaikan hak publik bagi kesejahteraan warga.

Pada masa sekarang, setelah republik melakukan reformasi, kita beruntung saat muncul kesadaran akan hak publik bagi warga kota. Perubahan paradigma telah mengubah tata kelola pemerintahan kota, dalam konteks tulisan ini adalah Pemerintah DKI Jakarta.

Melalui visi baru itu, telah memunculkan kesadaran, bahwa pembangunan Jakarta menyasar kepada aspek yang paling vital bagi warga kota, yaitu kebijakan publik yang memihak kepada publik. Kebijakan publik ini melalui serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan permasalahan mendasar bagi Jakarta.

Kebijakan publik di DKI Jakarta ini, dihasilkan melalui keputusan yang mengikat pada tataran strategis oleh otoritas publik. Tentu saja kebijakan publik dalam sistem politik modern, telah melalui perencanaan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik tersebut. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, DPRD Jakarta, dan birokrasi DKI Jakarta.

Pada hakikatnya kebijakan publik itu merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat agar berjalan tertib, teratur, dan sejahtera. Kebijakan publik itu berfungsi sebagai pedoman untuk keputusan di bawahnya.

Lantas apa saja itu kebijakan publik yang terkait dengan pelayanan publik tersebut? Di antaranya terkait dengan pelayanan publik, moda transportasi publik, dan ruang publik.

 

               Pelayanan Publik

Jakarta sebagai kota megapolitan, tidak hanya megah dari sisi jalan raya yang mulus, penerangan jalan yang indah, gedung-gedung tinggi yang megah, tetapi seharusnya juga megah dalam hal pelayanan publik kepada warganya. Pelayanan publik yang baik dapat dihasilkan melalui paket kebijakan publik untuk memecahkan problem yang masyarakat hadapi sehari-hari.

Tentu saja kebijakan publik yang baik itu mencerminkan good governance dari otoritas politik, demikian pula dengan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi di Jakarta. Idealnya pengelolaan urusan publik ini berlangsung efektif, melalui pembuatan peraturan atau kebijakan untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.   

Prinsip dari good governance ini selayaknya mendapat dukungan dari partisipasi masyarakat, kesetaran di antara sesama warga, penegakan hukum, akuntabilitas dalam pemakaian anggaran belanja, dan transparansi pengganggarannya.

Fokus utama kebijakan publik di dalam negara modern adalah pelayanan publik yang terdiri dari segala bentuk pelayanan jasa, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Aspek-aspek penting kebijakan publik ini mulai dilaksanakan oleh administrasi negara, dalam konteks ini dijalankan oleh birokrasi pemerintahan DKI Jakarta. Contohnya pelayanan birokrasi itu di dalam hal pengurusan bentuk jasa seperti kartu identitas kependudukan, pelayanan kesehatan, pengurusan izin usaha, dan sebagainya.

Tentu saja selama ini ada kemajuan di dalam kebijakan publik Ibu Kota Jakarta. Dari hari ke hari perbaikan pelayanan itu mengalami perbaikan, tetapi secara subyektif juga sangat ditentukan oleh siapa pemimpin yang sedang berkuasa di Balai Kota, atau siapa Gubernur yang sedang berada di Singgasana. Pemimpin akan memberi warna tersendiri bagi pelayanan terhadap publik, sebab hal ini juga terkait dengan visi, misi, gagasan, prioritas, maupun keberpihakan. Karakter pemimpin juga akan ikut menentukan aspek pelayanan publik tersebut, menular kepada birokrasi di bawahnya.

Aspek pelayanan publik itu, tidak hanya terjadi dalam kondisi normal. Tetapi juga ketika terjadi bencana alam, sebutlah banjir besar yang membuat warga kota merana. Tetapi berkat adanya kecepatan di dalam pelayanan tanggap darurat bencana, seperti yang selama ini diupayakan Pemerintah DKI Jakarta, akan menentukan bagaimana manfaat yang dapat warga rasakan atas kepedulian itu. Pro dan kontra atas satu tindakan hal yang biasa, tetapi keberpihakan terhadap korban bencana tetaplah sebuah upaya kemanusiaan.   

Jakarta pada 22 Juni 2021 berusia 493 tahun. Usia yang matang. Sejak kemerdekaan negeri kita tahun 1945, Jakarta telah mengalami kepemimpinan yang beragam, setidaknya 19 Gubernur pernah memimpin provinsi ini. Jakarta pernah punya Gubernur yang kharismatik seperti Ali Sadikin. Melalui gaya kepemimpinan yang egaliter, Ali Sadikin telah meletakkan Jakarta sebagai kota metropolitan modern dengan mendatangkan banyak bus kota, menata trayek, maupun halte bus.  Pembangunan TIM (Taman Ismail Marzuki), Kebun Binatang Ragunan, Taman Ria Monas,  Penataan Kawasan Senen, adalah contoh lain dari keberhasilan Ali Sadikin.  

Gubernur Sutiyoso yang berlatar belakang militer, meluncurkan sistem angkutan massal dengan nama bus TransJakarta, atau populer dengan sebutan Busway sebagai bagian dari sistem transportasi kota. Bermula dari Koridor Satu sepanjang 12,9 kilometer dari Blok M ke Kota, kemudian berlanjut dengan pengembangan koridor berikutnya. Sebuah tonggak yang monumental, dan sekarang dapat kita rasakan manfaatnya.             

Satu nama yang begitu membekas di benak publik adalah Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Pada masa Gubernur Ahok, yang meneruskan kepemimpinan Joko Widodo (yang kemudian menjadi Presiden RI), masyarakat merasakan pelayanan publik berubah dengan drastis. Ahok melakukan peningkatan taraf layanan puskesmas menjadi rumah sakit, TransJakarta gratis untuk warga rusun, mengentaskan masalah banjir seperti normalisasi Kali Sunter, Pembangunan Sodetan Ciliwung, Waduk Kebon Melati. Bahkan Ahok menyediakan ruang publik terpadu ramah anak, merelokasi Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan.

Malalui smart city sebagai konsep kota yang cerdas untuk membantu masyarakat dalam upaya mengelola sumber daya yang efisien, terdapat kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Konsep perencanaan kota yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital, membantu kehidupan masyarakat lebih mudah dengan efektivitas yang tinggi. 

Pengaduan warga mendapat saluran yang tepat, dan cepat pula mendapat penanganan, baik itu yang menyangkut hal sederhana seperti lubang menganga di tengah jalan.  Birokrasi kota seperti Kantor Kelurahan begitu ramah menyambut kepentingan warga, bukan hanya karena dukungan teknologi digital, tetapi aspek verbal dan aksi birokrasi kota juga memberikan tempat yang memadai. Tentu saja warga kota menjadi bahagia dengan pelayanan yang cepat, dinamis, dan tepat sasaran.

 

                      Ruang Publik

Pada tahun 2016 Ahok menggusur pemukiman warga di Kampung Akurium, Penjaringan, Jakarta Utara, lalu memindahkan warga nelayan itu ke rusunawa.  Namun pada Agustus 2020, Anies menghidupkan kembali Kampung Akuarium dengan membangun Kampung Susun Akuarium sebagai kampung percontohan bagi pembangunan di Jakarta. Masing-masing pemmpin memiliki alasan atas kedua kebijakan yang berbeda arah, tentunya.

Gubernur Anies Baswedan juga melakukan gebrakan dengan merevisi aturan penggunaan Monas sebagaimana tertuang dalam Pergub Nomor 186 Tahun 2017 dengan menata hak publik untuk menggunakan tempat publik seperti kawasan Monumen Nasional (Monas). Tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang sakral, karena warga dapat menggunakan Monas untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan. Anies ingin masyarakat dapat memanfaatkan kawasan Monas dengan optimal.

Dalam gaya yang berbeda, birokrasi kota mengalami perubahan pelayanan dengan lebih rileks, tidak tegang seperti gubernur sebelum Anies. Tetapi dalam soal kecepatan pelayanan birokrasi, tidak sedikit yang menyesalkan Ahok karena tidak terpilih kembali.

Anies juga mau membuat gebrakan tersendiri, antara lain dengan menata pembangunan resapan air bagi gedung-gedung tinggi. Perhatian terhadap aspek gedung ini begitu berarti, sebab menyangkut kepentingan yang lebih luas, dan lebih besar. Jangan sampai nanti terjadi penurunan bidang tanah menjadi amblas, dan tentu saja tidak satu pun warga Jakarta yang menghendaki itu terjadi. Pembenahan resapan air ini menjadi penting pada masa kini, maupun masa mendatang. Konsistensi gebrakan Anies masih akan diuji oleh waktu.   

Satu hal yang menggembirakan kita adalah kesadaran untuk membangun dan membenahi ruang publik. Inilah ruang terbuka di mana warga kota dapat menikmati fasilitas tempat publik bagi kesejahteraan mereka. Siapa pun dapat pergi ke sana, bertemu dengan warga lain di sana, bercengkrama dengan leluasa, dan menikmat suasana sejuk di bawah pohon yang rimbun.

Ruang publik ini menjadi harapan yang sangat penting, di mana warga yang miskin sekali pun dapat menikmati kenyamanan di sana. Persamaaan hak di ruang publik dapat dinikmati oleh warga yang miskin, atau warga kelas menengah, atau orang yang kaya raya dengan harta berlimpah. Ruang publik tidak membatasi siapa pun yang datang, berbeda dengan tempat private milik perseorangan.

Di antara ruang publik yang menonjol adalah penataan kawasan Tambora menjadi RPTRA  ( Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) pada Oktober 2015. Kebijakan tersebut berlanjut dengan menata kawasan Kalijodo, dan menjadi RPTRA secara resmi pada Pebruari 2017. Jauh sebelum itu, sudah ada Taman Surapati, Taman Menteng, Taman Psasasti.

Layak bila ke depan akan lebih banyak lagi ruang publik di Jakarta, supaya warga kota ikut bahagia, meski hanya memiliki harta seadanya. Ruang publik itu juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kota terhadap kesejahteran warga, dan kesetaraan di antara warga kaya, kalangan menengah, dan miskin.

   

                Transportasi Publik   

Satu hal yang menggembirakan dari kebijakan publik di Jakarta, yaitu pelayanan moda transportasi publik. Sejak dicanangkan oleh Gubernur Sutiyoso tujuh belas tahun lalu, TransJakarta telah bermetamofosa dengan berbagai macam varian untuk sistem bus transit cepat  (Bus Rapid Transit/BRT), sedangkan armadanya mobil luks pilihan. Saat ini terdapat 1.300 unit bus TransJakarta, melayani 13 koridor ( 113 rute), dan 5 rute OK Otrip. Bahkan sekarang terjadi penambahan 128 unit Maxi Bus. 

Pelayanan yang bagus telah meningkatkan jumlah penumpang. Sebelum pandemi Cofid-19 tahun lalu, pernah terjadi lonjakan penumpang, yaitu mencapai 502 ribu penumpang pada hari tertentu.

TransJakarta telah menjadi andalan bagi warga kota yang melakukan aktivitas sehari-hari di perkotaan. Kehadiran transportasi publik ini, dirasakan sangat mendukung mobilitas warga kota karena jangkauan yang luas, berbiaya murah, serta aspek pelayanan yang terus mengalami perbaikan. Bahkan TransJakarta  telah bekerja sama dengan moda transportasi pinggiran kota. 

Kereta api yang nyaman dari Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dengan tujuan Jakarta, turut membantu mobilitas warga kota satelit ke pusat kota  Jakarta.    

Tentu saja bagi Jakarta masa kini, tidak kalah menariknya adalah pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) yang melayani Lebak Bulus ke Bundaran HI sepanjang 16 kilometer. Sejak beroperasi Maret 2019, masyarakat telah merasakan manfaat kehadiran MRT. Sekarang dalam pengerjaan fase dua sepanjang 11,8 kilometer dari Bundaran HI ke Ancol Barat untuk melengkapi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Akan beroperasinya Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek sepanjang 47,3 kilometer, tentu saja akan membuat publik yakin, bahwa Jakarta sebagai kota idaman. Warga di sekitar Jakarta dari arah Bogor, Depok, Bekasi akan merasakan kenyamanan saat melakukan aktivitas ke pusat bisnis di Jakarta dengan transportasi publik ini.   

Kalau kita mau membandingkan pelayanan moda transportasi Jakarta pada tahun 1970-an di mana sektor bus milik partikelir begitu dominan, seperti bus Merantama, Mayasari Bakti, Arion, tentu saja  keadaan sekarang jauh lebih baik. Dahulu pelayanan transporasi publik, termasuk oleh Perum PPD milik BUMD DKI Jakarta, tidak jauh berbeda dengan transportasi milik partikelir. Sebab harga sewa bus PPD sama mahalnya dengan bus partikelir, dan penumpang bertumpuk-tumpuk seperti ikan sardencis di dalamnya.     

                 Kesinambungan 

Jakarta terus berbenah dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, berbenah bagi kesejahteraan warganya. Satu hal yang paling penting untuk menjadi pertimbangan adalah bagaimana menjaga kesinambungan pembangunan kota ini. Kesinambungan dengan satu pengertian, yaitu konsistensi di dalam  kebijakan pembangunan. Di mana kebijakan itu sudah melalui pertimbangan yang matang oleh birokrasi, dan mendapat persetujuan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta.

Tetap ada pernik-pernik yang mengganggu. Di antara problem  yang mengganjal adalah Pembangunan Sodetan Ciliwung, karena masih terkendala oleh pembebasan lahan. Begitu pula pembebasan dan pembangunan Jalan Cileduk Raya  yang terkena dampak pembangunan  jalan layang Busway Jalur 13 di Pesangrahan, masih menunggu  penyelesaian akhir.

Terlepas dari aspek kendala yang terjadi kemudian, atau mungkin tidak sesuai dengan janji pada saat kampanye pemilihan gubernur,  warga kota merindukan konsistensi kebijakan pemerintah. Sebab membangunan satu kota bila tanpa rencana pembangunan jangka panjang, yang akan digarap dengan gigih dan konsisten, tidaklah elok bagi kepentingan kota itu sendiri, maupun bagi kesejahteraan warganya.

Pemimpin publik harus melayani seluruh warga, bukan melayani kepentingan kelompok tertentu atau warga yang memilihnya. Kontestasi pemilihan lima tahunan dapat kita eliminasi dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan publik.