Menguji Konsistensi Kebijakan Publik bagi Kesejahteraan Warga Jakarta

Satu hal yang menggembirakan dari kebijakan publik di Jakarta, yaitu pelayanan moda transportasi publik. Sejak dicanangkan oleh Gubernur Sutiyoso tujuh belas tahun lalu, TransJakarta telah bermetamofosa dengan berbagai macam varian untuk sistem bus transit cepat  (Bus Rapid Transit/BRT), sedangkan armadanya mobil luks pilihan. Saat ini terdapat 1.300 unit bus TransJakarta, melayani 13 koridor ( 113 rute), dan 5 rute OK Otrip. Bahkan sekarang terjadi penambahan 128 unit Maxi Bus. 

Pelayanan yang bagus telah meningkatkan jumlah penumpang. Sebelum pandemi Cofid-19 tahun lalu, pernah terjadi lonjakan penumpang, yaitu mencapai 502 ribu penumpang pada hari tertentu.

TransJakarta telah menjadi andalan bagi warga kota yang melakukan aktivitas sehari-hari di perkotaan. Kehadiran transportasi publik ini, dirasakan sangat mendukung mobilitas warga kota karena jangkauan yang luas, berbiaya murah, serta aspek pelayanan yang terus mengalami perbaikan. Bahkan TransJakarta  telah bekerja sama dengan moda transportasi pinggiran kota. 

Kereta api yang nyaman dari Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dengan tujuan Jakarta, turut membantu mobilitas warga kota satelit ke pusat kota  Jakarta.    

Tentu saja bagi Jakarta masa kini, tidak kalah menariknya adalah pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) yang melayani Lebak Bulus ke Bundaran HI sepanjang 16 kilometer. Sejak beroperasi Maret 2019, masyarakat telah merasakan manfaat kehadiran MRT. Sekarang dalam pengerjaan fase dua sepanjang 11,8 kilometer dari Bundaran HI ke Ancol Barat untuk melengkapi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Akan beroperasinya Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek sepanjang 47,3 kilometer, tentu saja akan membuat publik yakin, bahwa Jakarta sebagai kota idaman. Warga di sekitar Jakarta dari arah Bogor, Depok, Bekasi akan merasakan kenyamanan saat melakukan aktivitas ke pusat bisnis di Jakarta dengan transportasi publik ini.   

Kalau kita mau membandingkan pelayanan moda transportasi Jakarta pada tahun 1970-an di mana sektor bus milik partikelir begitu dominan, seperti bus Merantama, Mayasari Bakti, Arion, tentu saja  keadaan sekarang jauh lebih baik. Dahulu pelayanan transporasi publik, termasuk oleh Perum PPD milik BUMD DKI Jakarta, tidak jauh berbeda dengan transportasi milik partikelir. Sebab harga sewa bus PPD sama mahalnya dengan bus partikelir, dan penumpang bertumpuk-tumpuk seperti ikan sardencis di dalamnya.     

                 Kesinambungan 

Jakarta terus berbenah dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, berbenah bagi kesejahteraan warganya. Satu hal yang paling penting untuk menjadi pertimbangan adalah bagaimana menjaga kesinambungan pembangunan kota ini. Kesinambungan dengan satu pengertian, yaitu konsistensi di dalam  kebijakan pembangunan. Di mana kebijakan itu sudah melalui pertimbangan yang matang oleh birokrasi, dan mendapat persetujuan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta.

Tetap ada pernik-pernik yang mengganggu. Di antara problem  yang mengganjal adalah Pembangunan Sodetan Ciliwung, karena masih terkendala oleh pembebasan lahan. Begitu pula pembebasan dan pembangunan Jalan Cileduk Raya  yang terkena dampak pembangunan  jalan layang Busway Jalur 13 di Pesangrahan, masih menunggu  penyelesaian akhir.

Terlepas dari aspek kendala yang terjadi kemudian, atau mungkin tidak sesuai dengan janji pada saat kampanye pemilihan gubernur,  warga kota merindukan konsistensi kebijakan pemerintah. Sebab membangunan satu kota bila tanpa rencana pembangunan jangka panjang, yang akan digarap dengan gigih dan konsisten, tidaklah elok bagi kepentingan kota itu sendiri, maupun bagi kesejahteraan warganya.