Menguji Konsistensi Kebijakan Publik bagi Kesejahteraan Warga Jakarta

Prinsip dari good governance ini selayaknya mendapat dukungan dari partisipasi masyarakat, kesetaran di antara sesama warga, penegakan hukum, akuntabilitas dalam pemakaian anggaran belanja, dan transparansi pengganggarannya.

Fokus utama kebijakan publik di dalam negara modern adalah pelayanan publik yang terdiri dari segala bentuk pelayanan jasa, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Aspek-aspek penting kebijakan publik ini mulai dilaksanakan oleh administrasi negara, dalam konteks ini dijalankan oleh birokrasi pemerintahan DKI Jakarta. Contohnya pelayanan birokrasi itu di dalam hal pengurusan bentuk jasa seperti kartu identitas kependudukan, pelayanan kesehatan, pengurusan izin usaha, dan sebagainya.

Tentu saja selama ini ada kemajuan di dalam kebijakan publik Ibu Kota Jakarta. Dari hari ke hari perbaikan pelayanan itu mengalami perbaikan, tetapi secara subyektif juga sangat ditentukan oleh siapa pemimpin yang sedang berkuasa di Balai Kota, atau siapa Gubernur yang sedang berada di Singgasana. Pemimpin akan memberi warna tersendiri bagi pelayanan terhadap publik, sebab hal ini juga terkait dengan visi, misi, gagasan, prioritas, maupun keberpihakan. Karakter pemimpin juga akan ikut menentukan aspek pelayanan publik tersebut, menular kepada birokrasi di bawahnya.

Aspek pelayanan publik itu, tidak hanya terjadi dalam kondisi normal. Tetapi juga ketika terjadi bencana alam, sebutlah banjir besar yang membuat warga kota merana. Tetapi berkat adanya kecepatan di dalam pelayanan tanggap darurat bencana, seperti yang selama ini diupayakan Pemerintah DKI Jakarta, akan menentukan bagaimana manfaat yang dapat warga rasakan atas kepedulian itu. Pro dan kontra atas satu tindakan hal yang biasa, tetapi keberpihakan terhadap korban bencana tetaplah sebuah upaya kemanusiaan.   

Jakarta pada 22 Juni 2021 berusia 493 tahun. Usia yang matang. Sejak kemerdekaan negeri kita tahun 1945, Jakarta telah mengalami kepemimpinan yang beragam, setidaknya 19 Gubernur pernah memimpin provinsi ini. Jakarta pernah punya Gubernur yang kharismatik seperti Ali Sadikin. Melalui gaya kepemimpinan yang egaliter, Ali Sadikin telah meletakkan Jakarta sebagai kota metropolitan modern dengan mendatangkan banyak bus kota, menata trayek, maupun halte bus.  Pembangunan TIM (Taman Ismail Marzuki), Kebun Binatang Ragunan, Taman Ria Monas,  Penataan Kawasan Senen, adalah contoh lain dari keberhasilan Ali Sadikin.  

Gubernur Sutiyoso yang berlatar belakang militer, meluncurkan sistem angkutan massal dengan nama bus TransJakarta, atau populer dengan sebutan Busway sebagai bagian dari sistem transportasi kota. Bermula dari Koridor Satu sepanjang 12,9 kilometer dari Blok M ke Kota, kemudian berlanjut dengan pengembangan koridor berikutnya. Sebuah tonggak yang monumental, dan sekarang dapat kita rasakan manfaatnya.             

Satu nama yang begitu membekas di benak publik adalah Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Pada masa Gubernur Ahok, yang meneruskan kepemimpinan Joko Widodo (yang kemudian menjadi Presiden RI), masyarakat merasakan pelayanan publik berubah dengan drastis. Ahok melakukan peningkatan taraf layanan puskesmas menjadi rumah sakit, TransJakarta gratis untuk warga rusun, mengentaskan masalah banjir seperti normalisasi Kali Sunter, Pembangunan Sodetan Ciliwung, Waduk Kebon Melati. Bahkan Ahok menyediakan ruang publik terpadu ramah anak, merelokasi Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan.

Malalui smart city sebagai konsep kota yang cerdas untuk membantu masyarakat dalam upaya mengelola sumber daya yang efisien, terdapat kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Konsep perencanaan kota yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital, membantu kehidupan masyarakat lebih mudah dengan efektivitas yang tinggi. 

Pengaduan warga mendapat saluran yang tepat, dan cepat pula mendapat penanganan, baik itu yang menyangkut hal sederhana seperti lubang menganga di tengah jalan.  Birokrasi kota seperti Kantor Kelurahan begitu ramah menyambut kepentingan warga, bukan hanya karena dukungan teknologi digital, tetapi aspek verbal dan aksi birokrasi kota juga memberikan tempat yang memadai. Tentu saja warga kota menjadi bahagia dengan pelayanan yang cepat, dinamis, dan tepat sasaran.