Siapa warga yang paling berhak mendapat pelayanan publik dari pemerintah satu kota? Tentu saja warga kota tersebut, dan warga di wilayah sekitar karena beraktivitas di sana.
Tetapi, hak bersama publik itulah yang dahulu, sering dibaikan oleh pemerintahan satu kota. Sebab pembangunan di satu kota lebih mementingkan infrastruktur fisik semata, pembangunan properti oleh pihak partikelir, pertumbuhan industri demi keberlangsungan ekonomi satu wilayah, maupun pembangunan fisik pain. Ironinya pembangunan fisik tersebut lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi kota, tetapi cenderung mengabaikan hak publik bagi kesejahteraan warga.
Pada masa sekarang, setelah republik melakukan reformasi, kita beruntung saat muncul kesadaran akan hak publik bagi warga kota. Perubahan paradigma telah mengubah tata kelola pemerintahan kota, dalam konteks tulisan ini adalah Pemerintah DKI Jakarta.
Melalui visi baru itu, telah memunculkan kesadaran, bahwa pembangunan Jakarta menyasar kepada aspek yang paling vital bagi warga kota, yaitu kebijakan publik yang memihak kepada publik. Kebijakan publik ini melalui serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan permasalahan mendasar bagi Jakarta.
Kebijakan publik di DKI Jakarta ini, dihasilkan melalui keputusan yang mengikat pada tataran strategis oleh otoritas publik. Tentu saja kebijakan publik dalam sistem politik modern, telah melalui perencanaan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik tersebut. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, DPRD Jakarta, dan birokrasi DKI Jakarta.
Pada hakikatnya kebijakan publik itu merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat agar berjalan tertib, teratur, dan sejahtera. Kebijakan publik itu berfungsi sebagai pedoman untuk keputusan di bawahnya.
Lantas apa saja itu kebijakan publik yang terkait dengan pelayanan publik tersebut? Di antaranya terkait dengan pelayanan publik, moda transportasi publik, dan ruang publik.
Â
        Pelayanan Publik
Jakarta sebagai kota megapolitan, tidak hanya megah dari sisi jalan raya yang mulus, penerangan jalan yang indah, gedung-gedung tinggi yang megah, tetapi seharusnya juga megah dalam hal pelayanan publik kepada warganya. Pelayanan publik yang baik dapat dihasilkan melalui paket kebijakan publik untuk memecahkan problem yang masyarakat hadapi sehari-hari.
Tentu saja kebijakan publik yang baik itu mencerminkan good governance dari otoritas politik, demikian pula dengan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi di Jakarta. Idealnya pengelolaan urusan publik ini berlangsung efektif, melalui pembuatan peraturan atau kebijakan untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Â Â
