Implementasi Sila 4 (Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyarawatan Perwakilan):
Berhenti Bersilat Lidah, Mulailah Bermusyawarah;
Berhenti Silang Pendapat; Mulailah Bermufakat;
Berhenti Besar Kepala, Mulailah Berlapang Dada
Implementasi Sila 5 (Persatuan Indonesia):
Berhenti Menang Sendiri, Mulailah Berbagi;
Berhenti Malas, Mulailah Bekerja Keras;
Stop Demonstrasi, Mulailah Toleransi.
Nah, semua orang boleh mengambil perannya masing-masing, terkhusus kepada blogger dan netizen untuk menambah poin-poin di atas sehingga Pancasila menjadi bahan yang kaya maknanya dan melimpah nilainya. Apalagi jika orang-orang dengan inisiatif masing-masing bisa membuat metoda-metoda yang kreatif dan inovatif dengan berbagai varian bergantung segementasinya.
Dari hasil diskusi dengan blogger pada hari itu, Ma’ruf Cahyono mengapresiasi saran dari blogger yang menghendaki adanya bahan-bahan ajar tersebut dengan segmentasi yang berbeda-beda, khususnya yang mendesak di kalangan pelajar sekolah dasar dan menengah.
Usulan ini mencontoh keberhasilan KPK dalam mengadakan dan menyebarkan bahan ajar tentang nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi di sekolah-sekolah. Dari yang pernah saya saksikan langsung, buku-buku itu mengandung praktek-praktek role play dan kegiatan keteleladanan sesuai tingkatan jenjang pendidikan. Sangat menarik karena memiliki tokoh dalam bentuk animasi yang dicetak full colour.
Pada dasarnya, poin pendidikannya memang harus cocok. Pengalaman sebelum penjelasan. Jadi, anak-anak diminta bermain peran dulu, beraktivitas dulu, baru kemudian menyusul teorinya. Ini yang akan bertahan lama.
“Metoda pendekatan sosialisasi Empat Pilar MPR (Ini Baru Indonesia) memang senyatanya harus dibuat jadi lebih aplikatif, nyata, kekinian, hingga sampai pada tataran perilaku, bukan hanya sekedar konsep” ujar Ma’ruf Cahyono.
Diskusi juga menyerempet pada bagaiman MPR menilai proses penegakan HAM yang berlangsung di Indonesia. Bapak Sekjend sekali lagi menukil bahwa semua sudah ada aturannya dalam tata kenegaraan. Dalam Bab X Huruf A di Pasal 28 huruf A hingga J dijelaskan dengan gamblang bagaiman prinsip-prinsip negara tentang HAM. Akan tetapi, sangat disayangkan, konsep dan implementasi memiliki kesenjangan yang begitu besar.
Bahkan, terkait isu-isu SARA yang hendak berkembang lebih hebat sekarang ini, MPR punya aturan terkait bagaimana etika kehidupan berbangsa dan juga tantangan kebangsaan kita kedepannya, tidak hanya hari ini. Aturan ini terdapat dalamTAP MPR No.VI Tahun 2001. Sekali lagi, ya, cuma konsep.
Makanya, hari-hari ini, banyak yang datang ke MPR menanya soal aksentuasi GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), yang mesti diadakan kembali. Ma’ruf Cahyono secara pribadi berpendapat bahwa negata kita memerlukan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan negara.
“meski namanya nanti bukan GBHN, tetapi yang namanya haluan/tujuan negara itu harus ada. Juga bagaimana tahapan pembangunan karakter bangsa, ideologi, politik, dan tak kalah penting adalah internalisasi, engineering terhadap nilai-nilai itu” tegas Ma’ruf.
