Selain ancaman dari luar, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan keamanan dalam negeri, termasuk separatisme dan radikalisme. Pemerintah perlu memastikan bahwa keamanan dan ketertiban dalam negeri tetap terjaga agar stabilitas nasional tidak terganggu. Program-program penguatan pertahanan yang berfokus pada kedaulatan negara juga perlu diiringi dengan upaya menjaga keharmonisan sosial dan meningkatkan rasa persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Tantangan ini mencakup penguatan dialog antarwarga dan upaya pencegahan yang mengedepankan pendekatan humanis untuk menghindari konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
8. Penguatan Kerjasama Internasional dalam Bidang Pertahanan
Di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks, Indonesia tidak dapat berdiri sendiri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Kerjasama internasional menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki dukungan dari negara-negara sahabat dan aliansi strategis. Namun, tantangan muncul dalam menentukan batas-batas kerjasama yang tetap menjaga kedaulatan Indonesia, tanpa terlalu bergantung pada negara-negara lain. Prabowo-Gibran perlu merumuskan strategi diplomasi pertahanan yang efektif, yang memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam aliansi regional seperti ASEAN, namun tetap memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan-keputusan strategis di bidang pertahanan.
9. Kendala Birokrasi dan Regulasi dalam Industri Pertahanan
Salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri pertahanan adalah kendala birokrasi dan regulasi yang kompleks. Proses perizinan, pengadaan alutsista, hingga investasi di sektor pertahanan sering kali terhambat oleh birokrasi yang lambat dan regulasi yang berlapis. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi birokrasi di sektor pertahanan, menciptakan regulasi yang lebih sederhana dan efisien agar industri pertahanan dapat berkembang dengan lebih cepat. Reformasi ini akan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, pihak militer, dan sektor swasta, sehingga pengembangan industri pertahanan nasional dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
Prabowo-Gibran menyadari bahwa untuk mencapai pertahanan yang mandiri, Indonesia tidak bisa bergantung pada impor senjata dan peralatan militer dari negara lain. Untuk itu, mereka menekankan pentingnya membangun industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi alutsista sendiri. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada negara asing dalam memenuhi kebutuhan militer.
Strategi ini diwujudkan melalui pemberdayaan industri dalam negeri dan pemberian insentif bagi perusahaan-perusahaan lokal yang berkontribusi pada produksi alat pertahanan. Selain itu, Prabowo-Gibran juga berupaya untuk mendorong inovasi dan transfer teknologi dalam sektor ini. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan negara-negara yang memiliki industri pertahanan maju, seperti Korea Selatan, Turki, dan Rusia, untuk mengembangkan teknologi yang dapat diterapkan di Indonesia.
Pengembangan industri pertahanan dalam negeri ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal keamanan nasional, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif pada perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kemampuan teknologi lokal. Dengan kemandirian di sektor pertahanan, Indonesia dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan tanpa harus bergantung pada negara lain.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertahanan
Pertahanan yang kuat tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, Prabowo-Gibran menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertahanan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Mereka menyadari bahwa di era teknologi dan informasi, ancaman terhadap pertahanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga digital. Maka dari itu, pengembangan kompetensi di bidang keamanan siber dan teknologi informasi menjadi prioritas utama.
