2. Penguatan Industri Pertahanan dalam Negeri
Untuk menciptakan pertahanan nasional yang tangguh dan mandiri, industri pertahanan dalam negeri harus ditingkatkan. Indonesia telah memiliki beberapa perusahaan pertahanan nasional seperti PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi senjata dan peralatan militer. Namun, kapasitas produksi dan kualitas teknologi yang dihasilkan masih memerlukan pengembangan agar mampu memenuhi kebutuhan TNI secara maksimal. Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar dalam hal ini, termasuk kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi industri pertahanan dan memperkuat kemitraan antara pihak militer, pemerintah, dan sektor swasta. Dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebutuhan alutsista yang mendesak dapat dipenuhi sembari mengembangkan kapasitas produksi dalam negeri secara berkelanjutan.
3. Keamanan di Laut Teritorial dan Wilayah Perbatasan
Tantangan pertahanan utama bagi Indonesia adalah menjaga keamanan di wilayah laut teritorial dan perbatasan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan garis pantai yang sangat panjang, yang menjadikan pengawasan dan pengamanan perbatasan sebagai tugas besar. Wilayah-wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara sering kali dihadapkan pada ancaman dari negara-negara lain yang juga memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan ketegangan di Laut China Selatan juga membawa dampak bagi Indonesia yang perlu memastikan bahwa keamanan di perbatasan ini terjaga. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperkuat armada laut dan kemampuan pengawasan perbatasan, termasuk melalui teknologi canggih seperti drone dan sistem radar modern. Tantangan ini memerlukan investasi besar di sektor pertahanan laut dan koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk mencegah konflik terbuka.
4. Pengembangan Teknologi dan Inovasi Pertahanan
Di era modern, teknologi memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan nasional. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China telah melangkah jauh dalam pengembangan teknologi pertahanan, termasuk teknologi siber, kecerdasan buatan, dan robotika. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengimbangi perkembangan ini karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi canggih. Pengembangan teknologi pertahanan juga membutuhkan waktu dan dukungan pemerintah yang kuat untuk menciptakan iklim penelitian dan pengembangan yang kondusif. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menghadapi tantangan ini dengan bekerja sama dengan lembaga riset nasional dan internasional untuk mempercepat pengembangan teknologi militer, sekaligus mengupayakan program pendidikan dan pelatihan bagi para profesional di bidang ini.
5. Anggaran Pertahanan yang Terbatas
Meningkatkan anggaran pertahanan adalah tantangan yang dihadapi hampir setiap pemerintahan, termasuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pertahanan Indonesia telah meningkat, namun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Australia. Untuk mencapai kekuatan pertahanan yang optimal, Prabowo-Gibran perlu mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor pertahanan, tanpa mengorbankan sektor-sektor penting lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tantangan ini semakin sulit mengingat kondisi ekonomi global yang berfluktuasi, yang mungkin membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan. Pemerintah juga perlu melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pertahanan, memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
6. Ancaman Siber dan Keamanan Informasi
Ancaman siber menjadi semakin nyata di era digital, dan Indonesia bukanlah pengecualian. Serangan siber dapat menargetkan infrastruktur penting, termasuk instalasi militer dan sistem komunikasi pemerintah. Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat keamanan siber nasional agar terhindar dari serangan yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur siber yang kuat dan melatih personel keamanan siber yang kompeten. Selain itu, kolaborasi dengan negara-negara lain dalam berbagi informasi tentang ancaman siber juga penting untuk mencegah serangan yang semakin kompleks dan canggih.
7. Isu Sosial dan Keamanan Dalam Negeri
