Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Ringkasan Kasus Pajak: Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pembayaran Bunga Pinjaman ke Luar Negeri

Latar Belakang:

- Kasus ini berkaitan dengan koreksi dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas pembayaran bunga pinjaman ke luar negeri.

- Wajib pajak di Indonesia menerima pinjaman dari perusahaan X Co yang berdomisili di Belanda.

- Wajib pajak di Indonesia mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada X Co tetapi tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dan tidak melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Tindakan Otoritas Pajak:

- Otoritas pajak menilai bahwa pembayaran bunga tersebut memerlukan pemotongan PPh Pasal 26.

- Hal ini disebabkan belum adanya tata cara pelaksanaan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda (P3B Indonesia -- Belanda).

- Tindakan ini didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2005 (SE-17/2005).

Poin-Poin Utama:

1. Pembayaran Bunga: Wajib pajak di Indonesia menerima pinjaman dari perusahaan di Belanda dan membayar bunga atas pinjaman tersebut tanpa melakukan pemotongan pajak.

2. Pemotongan PPh Pasal 26: Menurut otoritas pajak, seharusnya dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga ke luar negeri.

3. Peraturan yang Relevan: Keputusan didasarkan pada ketentuan dalam Perjanjian Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak terkait tata cara pelaksanaannya.

Relevansi: Kasus ini menggambarkan pentingnya pemahaman atas peraturan perpajakan internasional dan pemotongan pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam transaksi internasional.