3.pengaruh dari Tranparansi dalam memerangi korupsi yang ada
Rumusan Masalah
Berdasarkan Identifikasi masalah yang ada didalam penelitian ini menurut Latar belakang yang saya sudah uraikan diatas yaitu "bagaimana Tranparansi APBD di Kota Bekasi bisa melawan tindak kejahatan Korupsi yang ada salah satunya penyalah gunaan APBD"
Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu
Dalam Penlulisan proposal Skripsi ini Penliti menggali informasi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai suatu bahan pembanding, untuk melihat kekurangan atau lebihan yang sudah ada, dan juga peneliti menggali beberapa informasi melalui beberapa buku sebagai literatur yang sudah ada untuk mengambil beberapa teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan oleh peneliti. Diantara lain yaitu:
Agustinus Sale, Makna Tranparansi Keuangan Daerah (2016) Tranparansi merupakan sautu kebijakan Publik yang harus diatasi dalam informasi asimetris dalam keuangan publik daerah, dimana jika hal tersebut tidak dilakukan akan munculnya suatu ketidak percayaan dari publik terhadap pemerintah daerah yang dimana masalah tersebut mengacu terhadap bagaimana suatu daerah mendefinisikan transparansi yang ada, tekanan transparansi yang ada, dampak dari rendahnya transparansi disautu daerah tersebut dan kebijkaan alternatif untuk meningkaran transparansi didaerah tersebut.
Markus H.Simarmata, Peranan E-Government dan sosial media dalam mewujudkan budaya tranparansi dan Pemberantasan korupsi (2017), dimana Pemerintahan Indonesia saat ini sedang berupaya meningkatan transparansi publik melalui, E-Government dan media sosial yang dimana bagi banyak orang kedua hal tersebut bisa membantu dalam transparansi dan juga pengadaan pelayanan publik bahkan bisa mengurangi potensi dari adanya korupsi, karena dimana kedua aplikasi tersebut bisa diagapai atau di lihat oleh semua orang yang bisa memantau kinerja pemerintahan, namun penggunaannya yang ada belum terlalu optimal banyak kegunaanya yang tidak dioptimalkan seperti menyampaikan informasi pemberatansan korupsi melalui dua aplikasi tersebut untuk menekan perkembangan korupsi yang ada.
Sabrina Dyah Nayabarani membangun transaparansi pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan peran ICT dalam mereduksi korupsi (2017) Dalam kasusnya Korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan langganan kasus yang sering terjadi di Indonesai, dimana dengan mendukung penggunana ICT terbukti secara statistik dan signifikan dalam mendukung upaya meminimalisir korupsi, namun harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam melaksanakan program ini dan juga infrastuktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiata ICT
Fenomologi Penelitian
Tata Kelola merupakan suatu hal yang selalu terkait dengan perinsip perinsip dalam melaksanakan pemerintahan seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai suatu unsur utama dalam melaksanakan pemerintahan
Partisipasi (Iklusifitas) merupakan suatu proses melibatkanya semua pemangku kepentingan yang ada untuk membuat atau merancang suatu kebijakan, sehingga nantinya akan muncul suatu masukan yang bermaksud untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, prespektif dan opsi -- opsi yang ada dalam pembuatan kebijakan
