Tinjauan Hukum atas Transformasi Digital dalam Sektor Perbankan

- Transaksi Lintas Batas: Layanan perbankan digital sering kali melibatkan transaksi internasional yang memerlukan sinkronisasi hukum dengan negara lain.  

- Kepatuhan terhadap Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT): Sistem digital harus mampu mendeteksi transaksi mencurigakan untuk mencegah tindak pidana tersebut.  

3. Peran Regulator dalam Menyikapi Transformasi Digital  

OJK, Bank Indonesia (BI), dan instansi lainnya memiliki peran penting dalam mendukung dan mengawasi transformasi digital perbankan.  

- Penerbitan Regulasi Progresif: Regulator harus mengimbangi inovasi dengan regulasi yang adaptif tanpa menghambat perkembangan teknologi.  

- Peningkatan Edukasi dan Kesadaran: Regulator perlu memastikan bahwa masyarakat memahami risiko layanan digital, seperti penipuan online.  

- Kolaborasi dengan Industri Teknologi: Pemerintah dapat bermitra dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terintegrasi.  

4. Solusi dan Rekomendasi  

Untuk memastikan transformasi digital berjalan sesuai hukum, diperlukan langkah-langkah berikut:  

- Audit Sistem Secara Berkala: Bank harus melakukan evaluasi berkala terhadap infrastruktur teknologi dan kepatuhan hukum.  

- Penguatan Literasi Digital: Baik untuk pegawai bank maupun nasabah, literasi digital sangat penting untuk meminimalkan risiko kejahatan siber.