Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna

Contoh dalam Kasus: Peluang untuk melakukan korupsi muncul karena sistem tender yang tidak transparan, minimnya pengawasan eksternal, dan ketiadaan audit yang ketat. Pejabat merasa tidak ada risiko besar untuk terdeteksi, sehingga mereka dengan mudah dapat melakukan penyelewengan.

Need (Kebutuhan): Selain keserakahan, kebutuhan finansial juga berperan sebagai faktor pendorong. Dalam banyak kasus, pejabat mungkin merasa bahwa mereka membutuhkan uang untuk memenuhi gaya hidup pribadi atau untuk menutupi kebutuhan ekonomi tertentu, seperti membayar utang atau memenuhi standar hidup mewah.

Contoh dalam Kasus: Pejabat yang terlibat dalam korupsi mungkin merasa bahwa gaji mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka merasa bahwa dengan memanfaatkan posisinya, mereka dapat memperoleh kekayaan yang lebih cepat untuk menutupi kebutuhannya.

Exposure (Paparan): Paparan berkaitan dengan sejauh mana pelaku korupsi merasa bahwa risiko tertangkap itu rendah. Dalam sistem yang lemah, di mana tidak ada audit yang ketat dan pengawasan yang terbatas, pelaku merasa bahwa mereka dapat melakukan korupsi tanpa risiko besar untuk dihukum atau terungkap. Keadaan ini menciptakan rasa impunitas, yang pada gilirannya memperburuk tingkat korupsi.

Contoh dalam Kasus: Pejabat merasa aman karena tidak ada pemeriksaan yang cukup ketat terhadap proses tender atau penggunaan anggaran. Kurangnya transparansi dan pengawasan eksternal memperkuat keyakinan mereka bahwa tindakan mereka tidak akan terungkap atau dihukum.

4. Solusi dan Rekomendasi Pencegahan Korupsi

Berdasarkan analisis menggunakan teori CDMA dan GONE, berikut adalah langkah-langkah konkret untuk mencegah kasus korupsi seperti ini terjadi lagi:

1. Meningkatkan Akuntabilitas:

   • Implementasi Audit Berkala: Lakukan audit independen yang rutin dan transparan di setiap tahap pengadaan barang. Audit yang melibatkan pihak eksternal (misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) dapat membantu memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan sesuai prosedur yang benar.
   • Penerapan Sistem Pengawasan Digital: Gunakan sistem berbasis teknologi untuk memantau setiap transaksi dan keputusan dalam proses pengadaan, termasuk penggunaan dana dan pemilihan kontraktor. Sistem ini harus menyediakan akses transparan bagi publik.

2. Membatasi Diskresi:

   • Pembatasan Wewenang Pengambilan Keputusan: Setiap pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang harus memiliki pedoman yang jelas dan ketat mengenai batasan diskresi. Aturan yang mengharuskan konsultasi dengan komite pengadaan atau pihak eksternal sebelum keputusan akhir diambil akan mengurangi ruang untuk penyalahgunaan.
   • Penetapan Kriteria Tender yang Ketat: Tentukan persyaratan tender yang lebih transparan dan objektif untuk mengurangi manipulasi dalam proses seleksi.

3. Pengawasan Eksternal yang Kuat:

   • Peran Lembaga Pengawasan Independen: Melibatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga pengawasan independen lainnya untuk memantau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, audit eksternal yang dilakukan oleh BPK juga perlu dipertimbangkan.
   • Pengawasan Bersifat Partisipatif: Menyertakan masyarakat atau organisasi non-pemerintah untuk turut serta dalam pengawasan pengadaan barang dan penggunaan dana publik.

4. Edukasi Etika dan Kesadaran Hukum:

   • Pelatihan bagi Pejabat Publik: Setiap pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan perlu mendapatkan pelatihan yang komprehensif mengenai etika publik dan peraturan antikorupsi.
   • Sosialisasi Dampak Korupsi: Kampanye yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak buruk korupsi akan membantu membangun budaya antikorupsi dalam pemerintahan dan masyarakat luas.

5.