Mohon tunggu...
Muhammad Riski
Muhammad Riski Mohon Tunggu... Mahasiswa - Muhammad Riski _204102040021

Pelajaran Mahasiswa dan Bertani Bersholawatan

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pembaharuan Politik Hukum Perkawinan atau Pernikahan Siri yang Terjadi di Indonesia

18 April 2022   14:23 Diperbarui: 18 April 2022   14:57 245
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pendahuluan

Pembaharuan Hukum Perkawinan 

Pembaharuan hukum perkawinan yang paling utama yakni dalam substansi hukum yang mana hurufnya materi yang ada dalam UUP perlu segera dilakukan perubahan. 

Atau dibuat sebaik-baik mungkin. Beberapa hal yang perlu dipikirkan diantaranya adalah ketentuan tentang perkawinan, campuran interreligius, pengaturan harta kekayaan perkawinan yang komprehensif, penegakan asas keadilan dalam pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, dan perlu diwujudkan aturan yang jelas dan tepat, dan terkait pernikahan sirih, 

dan yang terakhir perkawinan yang tepat menurut syariat dan hukum negara di Indonesia.

Di daerah kita masing-masing sudah menjadi hal terbiasa terkait perkawinan siri karena hal ini dari kedua mempelai tidak mempunyai dan tidak mendapatkan surat kawin sebab nikah siri ini dilakukan karena adanya faktor ekonomi, adanya kekurangan umur atau dari kedua mempelai tidak cukup umur yang telah ditentukan oleh negara untuk diperbolehkannya nya pernikahan atau kawin, 

dan katanya dibolehkannya oleh agama atau sah menurut agama, dan yang terakhir takut lahir di luar nikah maka dari itu terjadilah perkawinan siri dari kedua belah pihak keluarga agar tidak terjadi di yang tidak diinginkan.

Pembahasan

A. Pengertian nikah siri, pengertian nikah siri yakni adalah salah satu nikah yang merupakan yang mana tak dicatatkan di sistem pemerintahan atau sistem hukum dalam hal ini kantor urusan Agama atau KUA, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana untuk terlebih pada ibu dan anaknya.

Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum menurut pemerintahan itu dinyatakan sebagai melanggar hukum sebab disana yang pertama banyak alasan-alasan tertentu terkait Kenapa terjadinya pernikahan siri 

seperti yang sudah dijelaskan diatas pada pendahuluan bahwasanya ada hal-hal atau penyebab terjadinya pernikahan siri, sebab hal itu dapat melanggar undang-undang nomor 22 tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun