Di sisi lain, ada pula yang beranggapan bahwa proses mendapatkan izin usaha itu rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, ketika tidak ada sosialisasi yang efektif maupun dukungan dalam bentuk pendampingan, maka pedagang menjadi enggan untuk mengikuti aturan yang ada, meskipun sebenarnya mereka ingin bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pentingnya edukasi dan sosialisasi kebijakan kepada PKL
Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang kaki lima.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang ada, tidak hanya diketahui oleh kalangan elit dan pengusaha besar, tetapi juga dipahami oleh sektor ekonomi yang lebih kecil, yakni para pedagang kaki lima.
Sosialisasi yang baik dapat dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari penggunaan media sosial, kerja sama dengan organisasi masyarakat, hingga pelatihan langsung bagi para pedagang.
Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaat dari mengikuti kebijakan pemerintah, diharapkan para pedagang kaki lima bisa melihat bahwa tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih teratur dan berkelanjutan.
Misalnya, dengan mendapatkan izin usaha yang sah, maka mereka bisa menghindari masalah hukum dan mendapat akses ke berbagai fasilitas yang dapat mendukung usaha mereka seperti pelatihan keterampilan maupin akses ke kredit mikro.
Selain itu, sosialisasi ini juga harus melibatkan komunikasi dua arah. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi dan keluhan dari para pedagang kaki lima sehingga kebijakan yang diterapkan tidak terasa sepihak dan bisa lebih mencerminkan kebutuhan mereka.
Kolaborasi antara pemerintah dan para pedagang ini sangat penting untuk menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution).
