Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan selama beberapa dekade terakhir.
Akan tetapi, masalah ketimpangan antara pusat dan daerah masih menjadi persoalan besar yang belum sepenuhnya teratasi.
Disparitas pusat dan daerah mencakup kesenjangan dalam hal infrastruktur, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang tidak merata.
Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Oleh karena itu, memperhatikan dan mengatasi disparitas pusat dan daerah dalam konteks pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Fakta yang tak terelakkan
Ketimpangan antara pusat dan daerah di Indonesia telah lama menjadi isu yang mencuat dalam berbagai kajian ekonomi.
Sebagian besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di wilayah pusat, terutama di Pulau Jawa, yang merupakan tempat pusat pemerintahan, industri, dan pasar terbesar di Indonesia.
Jakarta, menyerap sebagian besar investasi dan perhatian kebijakan ekonomi. Sebaliknya, wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa seperti Papua, Nusa Tenggara dan Sulawesi, masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan akses terhadap peluang ekonomi.
Kesenjangan ini dapat dilihat dengan jelas dalam beberapa indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.