NAMA : Muhammad Nawafil
NIM. :. 204102040037
MATKUL : POLITIK HUKUM PIDANA
Dosen pengampu. BASUKI KURNIAWAN, M.H.
Refleksi mahasiswa terhadap. Sewenang wenangan oligarki terhadap. Kebijakan nya
Aliansi Bem. Se-indonesia mengadakan. Sebuah aksi dengan menutup keras kepada pemerintah.
Menuntut pemerintah untuk melakukan kajian kembali. Terhadap pasal-pasal yang bermasalah di dalam undang-undang IKN dampak yang ditimbulkan secara cara ekonomi. lingkungan hukum dan politik.
Yang kedua menuntut pemerintah. untuk menstabilkan harga BBM. Dan menyelesaikan ketahanan pangan
Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria. Yang terjadi di Indonesia.
Mendesak Jokowi untuk melanjutkan 3 periode untuk memberikan segmen penolakan dalam 3. Priode
Menimbang ketidak. Jelasan UU IKN. Karena ada beberapa pasal yang bermasalah Pasal 4 Ayat 1 Soal Bentuk IKN
Aliansi Bem menggugat bahwa dari beberapa UU IKN yang pasal” nya mempunyai kontroversi. Contoh didalam pasal 4 ayat 1 UU IKN terkait status kekhususan IKN Nusantara sebagai pemerintah daerah khusus. Menurut kajian yang di lakukan BEM se Indonesia, status daerah khusus IKN Nusantara mestinya dibentuk melalui UU otonomi baru.
Ia terutama menyoroti frase "pemerintahan daerah khusus" dalam ayat tersebut yang berbunyi, "Otorita IKN Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara". "Yang namanya pemerintahan daerah khusus, artinya kan ini kemungkinan besar, mesti dieksekusi melalui daerah otonomi baru kan," katanya.
Menurut kajian. Yang di temui mengenai pembahasan soal daerah otonomi tak masuk akal jika melihat pembahasan UU IKN yang hanya dilakukan selama 43 hari.Lagi pula, daerah otonomi khusus juga harus memenuhi sejumlah syarat seperti, kemampuan fiskal, jumlah daerah administrasi, maupun dari aspek budaya dan politik.
"Jadi kalau yang dibayangkan pembentuk UU bakal cepat itu akan memakan waktu cukup panjang. Itu problemnya yang lahir di ketentuan yang versi 18 Januari ini," Menurut pandangan Aliansi Bem
Pasal 5 Ayat 3 Soal Pemilu di IKN
Pasal 5 ayat 3 mengatur soal kekhususan pemilu di IKN Nusantara. Merujuk pasal tersebut, warga di IKN Nusantara hanya akan mengikuti pemilu tingkat nasional, yakni pemilihan presiden, DPR, dan DPD. ketentuan tersebut bermasalah sebab menyunat hak warga dalam memilih maupun dipilih sesuatu amanat demokrasi. Dia pun menyebut pasal tersebut inkonstitusional.Jadi ketentuan pasal 5 ayat 3 itu juga menurut saya justru inkonstitusional, kalau bicara soal hak politik warga negara yang tiba-tiba dihilangkan begitu saja
pasal 10 soal pemberhentian Kepala Otorita IKN. Kajian yang dilakukan oleh. Aliansi Bem Se Indonesia menilai pasal tersebut tak konsisten sebab presiden justru memiliki wewenang penuh dalam memberhentikan Kepala Otorita IKN tanpa konsultasi DPR.
Sementara, masih di pasal yang sama, UU IKN justru tak mengatur maksimal masa jabatan kepala Otorita IKN. Menurut Aliansi Bem Se Indonesia tak ada ketentuan di UU IKN yang mengatur masa jabatan Kepala Otorita dan kemungkinan. Akan terjadi kekuasaan tak terbatas yang akan memicu ke sewenang wenangan nya di dalam masa jabatan
Sikap pandangan terkait melonjaknya. Harga BBM dan minyak goreng
Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak penyesuaian harga BBM umum atau nonsubsidi dapat ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada di pasaran dan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Dalam tersebut disebutkan bahwa harga jual eceran jenis BBM umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh badan usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10 persen dari harga dasar.
Namun, regulasi tersebut juga mengatur dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa dalam hal tertentu Menteri ESDM dapat menetapkan harga dasar jenis BBM umum dan atau harga jual eceran jenis BBM umum dengan mempertimbangkan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM umum, stabilitas harga jual eceran jenis BBM umum dan ekonomi riil dan sosial masyarakat.
Terkait pandangan ini. Harga BBM yang naiknya setengah dari harga. Telah mencederai ekonomi masyarakat.
Terkait konfliknya di agraria Aliansi Bem Se Indonesia Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah.
Sejumlah perubahan ketentuan dinilai mengancam kelangsungan hidup petani, memperparah konflik agraria, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik penggusuran demi investasi. Dan sangat melanggar hak asasi manusia tidak berprikemanusiaan dan keadilan sesuai pembukaan UUD NRI 1945
Terkait penambahan masa jabatan 3. Periode jabatan presiden 3 periode. Sebab, dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode.
“Kalau dipilih 3 periode dengan UUD yang berlaku itu tidak memungkinkan, kecuali mengubah pasal 7 UUD,” terangnya.
Untuk mengubah UUD dikatakan Andy bukanlah hal yang tidak memungkinkan. Amendemen UUD bisa terjadi lewat konvensi ketatanegaraan. Namun begitu, melihat peta politik saat ini sulit untuk melakukan konvensi ketatanegaran untuk mengubah UUD.
Jika hal ini dilaksanakan dengan cara. Meng amandemen maka hal ini telah melanggar ketentuan pasal 7 UUD 1945 dan sangat menyalahi. Sebagai Indonesia adalah negara demokrasi
