Analisis Kebijakan Merdeka Belajar pada Tahun 2019-2021

Sejak 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim telah meluncurkan sejumlah inisiatif penting, salah satunya adalah Kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada lembaga pendidikan, guru, dan siswa selama proses belajar mengajar.

Sistem pendidikan Indonesia sering dianggap terlalu kaku dan birokratis sebelum penerapan Merdeka Belajar. Kurikulum saat ini cenderung bersifat top-down dan memiliki kontrol yang ketat dari pusat terhadap sekolah dan guru. 

Selain itu, ada banyak tes dan ujian yang dianggap membebani siswa dan guru. Akibatnya, tidak ada ruang untuk kreativitas dan inovasi dalam proses pendidikan.

Pendidikan di abad ke-21 semakin memprioritaskan keterampilan kritis seperti berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan bekerja sama. Sistem pendidikan yang terlalu menekankan hafalan dan penguasaan materi tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. 

Kebijakan merdeka belajar sendiri memiliki beberapa pokok kebijakan yakni; Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaan (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Sedangkan untuk tingkat mahasiswa, Kebijakan Merdeka Belajar memiliki program pilihan seperti; Magang Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa baik itu dalam negeri maupun luar negeri, dan Membangun desa atau KKN tematik.

Beberapa komponen utama kebijakan ini termasuk perubahan pada sistem penilaian, kurikulum, dan standar nasional pendidikan.

Tujuan program merdeka belajar Secara keseluruhan, ada beberapa tujuan utama:

• Mengurangi Biaya Administratif Guru dan Sekolah: Diharapkan guru dan sekolah dapat mencurahkan lebih banyak perhatian pada peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengurangi jumlah tes dan ujian standar.
• Meningkatkan Kualitas Pembelajaran: Diharapkan siswa memperoleh keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan dengan kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan.
• Menggalakkan Inovasi dan Kreativitas: Memberikan lebih banyak kebebasan kepada pendidik dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
• Memperkuat Pendidikan Karakter: Merdeka Belajar menekankan pentingnya pendidikan karakter, yang mencakup nilai-nilai moral dan etika, selain aspek akademik.

Sasaran utama kebijakan erdeka Belajar berfokus pada lembaga pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, serta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.

Bentuk implementasi Kebijakan ini mencakup beberapa hal seperti:

• Penghapusan Ujian Nasional (UN), adalah salah satu perubahan terbesar dalam kebijakan bebas belajar. Ujian Nasional (UN) digantikan oleh Asesmen Nasional, yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. AKM menilai kemampuan siswa dalam membaca dan menulis, sedangkan Survei Karakter menilai nilai-nilai dan sikap,
• Kurikulum Merdeka: Kurikulum ini lebih berfokus pada pengembangan kompetensi dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan dan konteks lokal,
• Platform Teknologi Pendidikan: Pemerintah juga meluncurkan berbagai platform teknologi pendidikan, seperti Rumah Belajar dan Guru Belajar, yang menyediakan berbagai sumber pendidikan digital untuk guru dan siswa di seluruh Indonesia,
• Program Sekolah Penggerak: Program ini bertujuan untuk mendorong institusi pendidikan untuk menjadi pelopor dalam penerapan Merdeka Belajar. Sekolah-sekolah ini diberi pelatihan dan sumber daya tambahan untuk menciptakan metode baru untuk mengajar.

Namun dalam upaya implementasi kebijakan ini, memiliki beberapa tantangan seperti kesenjangan infrastruktur. Hal ini tentunya sangat menghambat dikarenakan tidak semua sekolah di indonesia memiliki akses yang sama terhadap teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih minim akses internet dan perangkat digital.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah yakni perubahan paradigma. Perubahan ini terkait dengan keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh orang tua, siswa, dan masyarakat yang tentunya transisi atau perubahan ini tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan waktu serta usaha yang konsisten dari pihak pemerintah. 

Dampak positif yang disebabkan oleh penerapan kebijakan merdeka belajar yaitu:

• Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Dengan penghapusan Ujian Nasional dan penggantinya dengan Asesmen Nasional, siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan masa depan dengan lebih menekankan pada kompetensi dan pengembangan karakter,
• Inovasi dalam Pembelajaran: Kurikulum Merdeka memberikan guru kebebasan untuk menggunakan pendekatan yang lebih inovatif dan kreatif. Ini dapat mendorong guru untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan minat dan dorongan siswa,
• Pengembangan Teknologi Pendidikan: Adanya platform teknologi pendidikan seperti Rumah Belajar dan Guru Belajar telah meningkatkan kesetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Ini sangat bermanfaat, terutama selama pandemi COVID-19, ketika pembelajaran daring sangat penting,
• Penguatan Pendidikan Karakter: Survei Karakter Asesmen Nasional menekankan pentingnya pendidikan karakter karena membantu dalam pembentukan siswa yang memiliki nilai moral dan etika yang kuat selain kecerdasan akademik,
• Pemberdayaan Sekolah dan Guru: Program Sekolah Penggerak membantu sekolah menjadi pelopor dalam menerapkan Merdeka Belajar. Ini memungkinkan sekolah dan guru untuk melakukan inovasi dalam pendidikan.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan merdeka belajar yaitu:

• Ketimpangan Akses Teknologi: Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses internet yang memadai atau perangkat teknologi yang diperlukan, yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Ini terjadi meskipun teknologi pendidikan telah berkembang,
• Beban Tambahan bagi Guru: Meskipun tujuan Merdeka Belajar adalah untuk mengurangi beban administrasi, beberapa guru harus beradaptasi dengan kurikulum baru dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tidak adanya pelatihan yang memadai juga dapat meningkatkan tekanan yang dialami guru,
• Kesiapan Siswa dan Orang Tua: Siswa dan orang tua harus mendukung perubahan paradigma pendidikan. Namun, beberapa orang tua dan siswa mungkin tidak siap atau memahami sepenuhnya tujuan dan keuntungan dari Merdeka Belajar, yang dapat menyebabkan resistensi atau ketidakpahaman yang menghambat pelaksanaannya,
• Variasi dalam Pelaksanaan: Pelaksanaan kebijakan ini dapat berbeda di beberapa daerah, tergantung pada kesiapan dan kapasitas masing-masing sekolah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah yang berbeda.

Maka dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar adalah langkah maju menuju reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada lembaga pendidikan dan pendidik serta memfokuskan pada pengembangan kompetensi dan karakter.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada infrastruktur yang siap, kemampuan guru, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, guru, siswa, dan orang tua harus bekerja sama secara terus menerus untuk mengatasi masalah yang ada. Pelatihan dan pengembangan profesional guru harus ditingkatkan, dan akses teknologi pendidikan harus diperluas. 

Untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih besar tentang tujuan dan keuntungan Merdeka Belajar.

Merdeka Belajar dapat menjadi fondasi yang kuat jika semua orang berkomitmen dan bekerja sama demi terciptanya sistem pendidikan yang lebih adaptif, inovatif, dan inklusif, yang mampu menghasilkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan.