2023 Bank Banten Berpidah dari Induk Perusahaan Banten Global Development

Gubernur Banten Wahidin Halim minta dukungan DPRD Provinsi Banten untuk memisahkan Bank Banten dengan PT Banten Global Development (BGD). Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan kedua perseroan tersebut.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa Bank Banten harus berdiri sendiri tidak berada di bawah PT BGD. "Oleh karena itu, Bank Banten dan PT BGD harus dipisahkan," ujar Gubernur Banten.

Seperti diketahui, PT BGD berstatus pemegang saham pengendali Bank Banten. Sebab, saat itu proses akuisisi Bank Pundi dilakukan oleh PT BGD yang notabene BUMD Pemprov Banten pada 2016 .

Wahidin Halim minta hal ini disepakati karena PT BGD akan direstrukturisasi. Pemisahan dan restrukturisasi PT BGD dilakukan karena  BUMD tersebut di nilai belum memiliki kinerja yang maksimal. Hingga saat ini PT BGD belum bisa memberikan dampak besar bagi daerah Banten.

"Saya melihat hari ini bahwa PT BGD belum maksimal, belum optimal. Tidak berbuat banyak untuk kemajuan daerah," ujar Gubernur Banten Wahidin Halim.

Agar dapat terealisasi, Wahidin Halim meminta agar DPRD Provinsi Banten bisa mendukung rencananya tersebut. Saat ini, ia mengaku pihaknya sedang menyusun naskah akademik agar usulan pemisahan itu bisa diajukan tahun ini. Dengan itu diharapkan Bank Banten dan PT BGD sudah bisa dipisahkan pada tahun 2022.

Tidak ada kepastian terkait rencana pemisahan Bank Banten dengan PT BGD sejak dua tahun yang lalu, akhirnya Pemprov Banten menargetkan rencana itu terealisasi tahun 2023.

Dalam rapat kerja dengan agenda Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 di DPRD Banten, Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mengumumkan bahwa Raperda tentang Penetapan Bank Banten menjadi Badan Usaha Milik Daerah akan masuk dalam daftar 12 program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, dari 12 Propemperda tahun 2023, Raperda tentang Penetapan Bank Banten menjadi Badan Usaha Milik Daerah termasuk yang diusulkan Pemprov Banten.

"Dari 12 Propemperda itu, lima raperda merupakan usulan DPRD, dan tujuh raperda usul Pemprov Banten, tujuh raperda usul pemprov salah satunya terkait pemisahan Bank Banten dari perusahaan induk (BGD)" katanya.

Yudi Budi Wibowo menambahkan, bahwasannya pekan depan akan melanjutkan rapat terkait 12 Propemperda tersebut.

"Pada rapat selanjutnya, daftar Raperda yang akan masuk dalam rapat pleno harus dipersiapkan baik usul DPRD maupun Pemprov Banten, karena semuanya merupakan ikhtiar pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat Banten," katanya.

Hadi Prawoto kepada Bapemperda DPRD Banten menyampaikan bahwa ada tujuh Raperda Usul Gubernur yang akan masuk ke dalam Propemperda Tahun 2023.

Raperda yang dimaksud, yakni Raperda usul gubernur tentang:

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Banten

Pencabutan Peraturan Daerah

Penanaman Modal

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Provinsi Banten

Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT Jamkrida dan PT BGD

Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Raperda Penetapan Bank Banten menjadi Badan Usaha Milik Daerah Pemprov Banten

Secara kelembagaan, DPRD Banten sejak tahun lalu mendukung penuh rencana Pemprov menjadikan Bank Banten sebagai BUMD. Dengan harapan, Bank Banten semakin dipercaya publik dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Banten.

"Kalau sudah mandiri, Bank Banten lebih mudah diawasi dan langsung bertanggung jawab ke Pemprov tidak lagi ke BGD," katanya.

Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Banten terkait pemisahan Bank Banten dengan BGD. direksi Bank Banten juga sudah berdiskusi dengan pihak BGD, DPRD serta Kementerian, dan semua sepakat mewujudkan pemisahan Bank Banten. Dengan menjadi BUMD, Bank Banten dapat berkordinasi langsung dengan Pemprov Banten sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat.