Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-undang perpajakan Indonesia tidak mengatur arbitrase atau mediasi untuk sengketa pajak antara pembayar pajak dan otoritas pajak di Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk keputusan lanjutan. Namun, wajib pajak dapat meminta surat untuk menegaskan aturan pajak atau perlakuan pajak tertentu dari sebuah transaksi. DJP tidak terikat untuk menanggapi surat penegasan tersebut. Jika tanggapan DJP, surat pribadi akan diterbitkan dan akan mengikat secara hukum berdasarkan prinsip harapan yang sah. Dalam banyak hal, DJP juga dapat mengatur musyawarah dengan Wajib Pajak, dan memberikan penjelasan tidak tertulis yang tidak tertulis mengikat secara hukum. Selama penyelesaian sengketa pajak di tingkat administrasi atau pengadilan, keduanya wajib pajak dan otoritas pajak dapat berselisih tentang sesuatu tanpa mediasi.
Â
Anti Penghindaran Pajak
Undang-undang perpajakan Indonesia tidak memiliki aturan anti-penghindaran umum dengan lugas arti. Telah ada diskusi oleh para sarjana bahwa prinsip substansi di atas bentuk tersirat dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan dalam bahasa Indonesia diterima standar akuntansi, adalah aturan anti-penghindaran umum Indonesia. Prinsip dari perlakuan yang sama, dijelaskan dalam Pasal 31a UU PPh dan Pasal 16b UU Undang-undang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, juga dikatakan umum Indonesia aturan anti-penghindaran.
Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia juga mencakup aturan anti-penghindaran khusus:
- aturan kapitalisasi tipis (Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 18 Ayat 3 UU Pajak Penghasilan). Meski disebutkan secara khusus dalam UU PPh, ada tidak ada rasio utang terhadap ekuitas tertentu;
- ketentuan transfer pricing yang mengatur hal tersebut (Pasal 18 Ayat 3 PPh Hukum) transaksi pihak berelasi harus didasarkan pada prinsip kewajaran oleh menerapkan metode penetapan harga transfer, yaitu harga tak terkendali sebanding, costplus, metode harga jual kembali, bagi hasil dan margin bersih transaksional;
- Aturan CFC (Pasal 18 Ayat 2 UU PPh). Keuntungan lepas pantai perusahaan yang dimiliki oleh satu atau lebih wajib pajak Indonesia dapat dianggap sebagai dividen yang diterima wajib pajak Indonesia;
- penjualan saham secara tidak langsung (Pasal 18 Ayat 3c UU PPh); dan
- pembatasan manfaat tax treaty (Peraturan DJP No. 61/2009, 62/2009, 24/2010, dan 25/2010). Aturan menentukan kriteria dan formulir yang harus diajukan oleh orang asing wajib pajak agar berhak atas manfaat perjanjian. Dalam salah satu bentuknya, kuesioner adalah daftar cek tentang Beneficial Ownership.
Perjanjian Pajak Ganda
Indonesia telah membuat perjanjian pajak dengan 65 negara, yang berlaku atas Indonesia peraturan perpajakan dalam negeri menurut Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2014, Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama dalam Masalah Perpajakan dan perjanjian tentang pertukaran informasi dengan pemerintah Bermuda, Isle of Man, Guernsey, dan Jersey. Meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, memiliki undang-undang tentang perjanjian internasional yang mengatur internasional itu perjanjian harus diterapkan dengan itikad baik. Ini mirip dengan apa yang diarahkan di Wina Konvensi. Dalam banyak kasus Pengadilan Pajak tentang pembatasan manfaat perjanjian pajak, Pengadilan Pajak dengan suara bulat memutuskan bahwa aturan domestik pembatasan manfaat dari perjanjian perpajakan tidak dapat diterapkan secara berlebihan, selain dari yang telah disepakati dalam perjanjian pajak. Apalagi, dalam putusan Pengadilan Pajak yang dikuatkan Mahkamah Agung, hakim mengambil pendekatan literal untuk interpretasi 'dibayar untuk' dalam perjanjian pajak sebagai 'tunai atau pencairan aset'; dengan demikian, bunga yang masih harus dibayar dan terutang tetapi belum dibayar tidak dikenakan pajak.11 Terkait dengan pembuatan kebijakan, pemerintah Indonesia sedang mencoba melakukan renegosiasi beberapa perjanjian pajak yang tidak menguntungkan Indonesia, dan untuk mempromosikan otomatis pertukaran informasi dalam perjanjian pajak.
Area Fokus
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sengketa pajak sebagian besar berasal dari pemeriksaan SPT dengan permintaan pengembalian dana. Perbedaan pengembalian dana adalah indikator kinerja utama utama dari pajak pemeriksaan; dengan demikian, pengembalian pajak kemungkinan besar akan berkurang. Transfer pricing tetap yang utama fokus pemeriksaan pajak, disusul oleh industri pertambangan dan pertanian, yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Restrukturisasi perusahaan yang melibatkan transfer aset tidak berwujud properti dan tenaga kerja, baik domestik maupun internasional, juga menjadi sasaran.
