Mata Pelajaran Tak Lagi Dikotakkan, Akankah Ini Jadi Wajah Baru Pendidikan?

Tak tanggung-tanggung, faktanya kurikulum ini sudah pernah diuji coba di 2500 sekolah di Indonesia, tepatnya sekolah-sekolah yang termasuk dalam Program Sekolah Penggerak. 

Mulai dari sekolah yang berada di kota besar hingga di pelosok daerah. Meskipun sudah pernah diuji cobakan di beberapa sekolah di Indonesia, rencananya dalam pelaksanaannya nanti tetap memberikan keleluasaan kepada sekolah masing-masing apakah akan ikut menerapkan kurikulum yang baru atau tetap menggunakan yang sebelumnya.

Lantas, apakah kurikulum prototipe ini betul-betul akan merealisasikan semangat merdeka belajar? 

Seperti yang sudah diketahui bersama, tahun 2020 silam, Mas Menteri, Nadiem Makarim telah mengumumkan akan melaksanakan sebuah konsep pembelajaran baru yakni konsep "Merdeka Belajar". 

Konsep ini menitikberatkan pada "kemerdekaan dan kemandirian" yang dimana siswa dapat lebih kreatif dalam menimba ilmu dan guru dapat berkreasi dengan gaya mengajarnya masing-masing.

Sebagai kurikulum yang baru, selain dari pandangan tim kementerian yang merancangnya, perlu juga ada berbagai pandangan dan tanggapan dari pihak lain, seperti pengamat, peneliti, juga kepala sekolah beserta para guru yang akan menerapkan langsung di sekolah. 

Menurut Pengamat Pendidikan UNJ, Rakhmat Hidayat, dalam siaran akun resmi Youtube CNN Indonesia, penerapan kurikulum baru ini, sosialisasi sangat diperlukan dalam mencapai keselarasan tujuan bersama. 

Ia juga menyampaikan beberapa masukan berdasarkan diskusi bersama Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G), yakni banyak guru yang berasal dari daerah yang mengeluhkan kurikulum ini dan terkesan penerapannya terlalu dipaksakan. 

"Sebagai pimpinan di kementerian saya kira Pak Nino (Anindito Aditomo) punya ruang untuk memberikan pemahaman terkait keleluasaan dalam pelaksanaan kurikulum prototipe ini, namun bagi teman-teman guru di lapangan beberapa tidak memiliki keleluasaan tersebut, 

"karena para guru dan kepala sekolah harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan di daerah, di provinsi, dsb. yang belum tentu pemahamannya akan sama dengan yang disampaikan oleh kementerian," ujarnya.

Nyatanya, para guru yang akan langsung menerapkan kurikulum ini kepada siswa merasa masih perlu adanya tindakan kembali untuk mengatasi ketidakleluasaan mereka dalam menjalankannya.