c. Infrastruktur dan Layanan di Malaysia dan Filipina
 1) Infrastruktur
Pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan kesenjangan antara wilayah kota dan desa. Di Malaysia, strategi pembangunan nasional lebih banyak diarahkan pada pembangunan perkotaan dengan perencanaan yang terorganisir dan terpadu. Sebaliknya, pembangunan di kawasan pedesaan atau kampung sering kali diserahkan kepada masyarakat lokal untuk dikelola sendiri. Akibatnya, muncul ketidakmerataan dalam hal alokasi dana, pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan tingkat pendapatan. Pendekatan pembangunan desa bertujuan untuk mengatasi ketertinggalan masyarakat pedesaan. Sebelum kemerdekaan, pemerintah Malaysia lebih fokus pada pembangunan di kota, tetapi sejak awal tahun 1970-an, perhatian pembangunan mulai lebih seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Malaysia merupakan negara yang membangun dengan cukup pesat, tetapi pada waktu yang sama masih ada ketidakseimbangan antara pembangunan kota dengan desa.
Kampung Kundang Tanjung Sepat Kuala Langat merupakan salah satu bukti kejayaan program pembangunan desa yang dibuktikan dengan terpilihnya Kampung tersebut dalam Anugerah Desa Cemerlang tahun 2006 tingkat nasional. Kampung ini berupaya menggembleng tenaga dan sumber-sumber dan potensi yang ada. Ada beberapa program pembangunan masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan di Kampung Kundang, yaitu:
* Program industri kecil dan sederhana merupakan bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
*Terdapat 4 orang pengusaha menjahit pakaian di Kampung Kundang. Mereka menyediakan jasa menjahit pakaian dengan produk berbagai jenis pakaian seperti Baju Kurung, Kebaya, Kebarung dan Baju Melayu. Tempahan yang paling banyak adalah pada 6 bulan hingga 2 bulan sebelum Bulan Ramadhan tiba. Selain usaha menjahit pakaian untuk menambah pendapatan keluarga, ada pengusaha usaha menjahit pakaian yang menjadi instruktur dalam pelatihan menjahit pakaian tradisional wanita.
*Program home industri merupakan satu program yang diikuti oleh ibu rumah tangga di Kampung Kundang. Program ini dibawah pengawasan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang. Program ini berbentuk bantuan modal. Ibu rumah tangga yang terlibat dalam program ini terdiri dari 8 kelompok dan setiap kelompok mempunyai 5 orang anggota. Apabila anggota kelompok meminjam uang sebanyak 1.000 ringgit (lebih kurang 1 juta rupiah) untuk modal jualan, maka bayaran angsuran sebanyak 22 ringgit per-minggu selama 1 tahun.
Konsep Program Homestay telah diperkenalkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan wisatawan Malaysia pada tahun 1988 sebagai satu bentuk infrastruktur tempat tinggal baru untuk wisatawan. Melalui program ini, wisatawan akan berpeluang tinggal bersama keluarga tuan rumah yang dipilih dan seterusnya mengenal cara hidup keseharian keluarga tersebut dan kebudayaan masyarakat Malaysia secara langsung (Rodi Wahyudi).
Filipina tertinggal dari banyak negara tetangga dalam hal pembangunan infrastruktur dan terkenal dengan kondisi lalu lintas yang menantang dan perjalanan yang panjang, kekurangan kapasitas di bandara internasional, dan kemacetan pelabuhan. Filipina pun memiliki persentase terkecil jalan beraspal dibandingkan dengan Malaysia. Hingga Juli 2023, pemerintahan Marcos memiliki 197 proyek dalam daftar Proyek Infrastruktur Utama, dengan 71 proyek yang sedang dalam berbagai tahap konstruksi, 30 proyek disetujui untuk dilaksanakan, 8 untuk persetujuan pemerintah, 52 dalam persiapan proyek, dan 36 dalam persiapan pra proyek. Dari 71 proyek infrastruktur utama yang sedang berlangsung, 40 terkait dengan transportasi, dan dari 30 proyek yang disetujui untuk dilaksanakan, hanya enam yang bukan proyek transportasi (International Trade Administration 2024).
Â
2) Layanan
Di Malaysia, terdapat program Rumah Mesra Rakyat (RMR) yang merupakan satu inisiatif utama oleh kerajaan Malaysia untuk menangani masalah perumahan dalam kalangan rakyat berpendapatan rendah dan sederhana. Program ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan taraf hidup komuniti yang terpinggir atau kurang berkemampuan. Agensi yang bertanggungjawab menguruskan program Rumah Mesra Rakyat adalah Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB). SPNB sejak tahun 1997 sebagai sebuah syarikat milik penuh Kementerian Kewangan Malaysia. Misi utama SPNB adalah menggalakkan pembangunan perumahan mampu milik dan berfungsi sebagai pembantu dalam usaha kerajaan memperluaskan akses perumahan kepada semua lapisan rakyat. Sejak berdirinya SPNB berjaya membina ribuan rumah di seluruh negara, memberi harapan baru kepada rakyat Malaysia.
Rumah Mesra Rakyat memerlukan beberapa langkah penting yang mesti diikuti oleh pemohon. Proses ini dimulai dengan memastikan kelayakan pemohon, yang mana kelayakan ini melibatkan status kewarganegaraan Malaysia, pendapatan isi rumah, dan umur pemohon. Khususnya pemohon haruslah warganegara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 65 tahun, dengan pendapatan isi rumah di bawah had yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Langkah berikutnya menyediakan dokumen yang diperlukan (Cikgu Dollah 2024).
