Indonesia di Persimpangan BRICS : Menimbang Untung Rugi Bergabung dengan Aliansi Multi-Polar

Kementerian Luar Negeri Pastikan Kajian Mendalam Sebelum RI Bergabung dengan Forum Internasional

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi komprehensif sebelum memutuskan keikutsertaan dalam forum atau organisasi internasional, termasuk BRICS, dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan keselarasan dengan kepentingan nasional.

"Indonesia tidak serta-merta bergabung dalam setiap forum internasional. Kami telah melaksanakan berbagai kajian mendalam terhadap forum-forum yang ada, serta mengevaluasi secara cermat bagaimana bentuk partisipasi Indonesia yang paling tepat dalam forum tersebut," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Jubir Kemlu itu mengatakan Indonesia tidak bermaksud mendekatkan diri dengan kubu tertentu di kancah politik global, karena Indonesia hendak berpartisipasi aktif di semua forum berdasarkan kepentingan nasional.

BRICS merupakan sebuah aliansi yang menyatukan lima negara berpengaruh di dunia yaitu Brazil, Russia, India, China, dan South Africa. Aliansi yang secara resmi dibentuk pada tahun 2010 di Brasilia ini hadir sebagai wadah strategis untuk mendiskusikan berbagai isu penting dalam kancah internasional, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan global.

Kehadiran BRICS dalam panggung global menjadi sangat signifikan mengingat anggota-anggotanya terdiri dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Melalui aliansi ini, kelima negara tersebut membangun kerjasama yang erat dalam upaya memperluas pengaruh ekonomi mereka di dunia internasional. 

Bukti nyata dari kekuatan kolektif BRICS terlihat dari kontribusinya yang mencapai 16% dari total perdagangan dunia, sebuah angka yang menunjukkan betapa pentingnya peran aliansi ini dalam perekonomian global.

Indonesia telah membangun jejak kuat dalam kerjasama internasional, dimulai dari perannya yang vital dalam ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di Asia Tenggara. Melalui ASEAN, Indonesia bersama negara-negara tetangganya dapat saling mendukung pengembangan kawasan dan menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan regional. Keberhasilan ini kemudian berlanjut dengan bergabungnya Indonesia ke dalam APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) yang dibentuk pada tahun 1989. APEC hadir dengan visi menciptakan kemakmuran lebih besar bagi masyarakat di kawasan Asia-Pasifik melalui berbagai ide berkelanjutan, inovatif, dan aman yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi global.

Perjalanan Indonesia dalam forum internasional mencapai tonggak penting lainnya ketika bergabung dengan G20, sebuah forum yang dibentuk pada tahun 1999 sebagai respons terhadap krisis keuangan Asia. G20 menjadi arena strategis bagi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk membahas berbagai isu ekonomi dan keuangan global. 

Namun dibalik kebutuhan Republik Indonesia dalam isu kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional bagaimanakah sebenarnya Impact yang didapat oleh Indonesia jika bergabung dengan aliansi BRICS yaang multi-polar?

Bergabung dengan aliansi BRICS membawa berbagai keuntungan dan tantangan bagi negara-negara anggotanya dalam konteks perdagangan internasional. Dari sisi keuntungan, aliansi ini menawarkan peluang signifikan untuk mengurangi biaya perdagangan internasional melalui kerjasama antar anggota. Salah satu aspek paling mencolok dari aliansi ini adalah upayanya untuk mengurangi ketergantungan pada Dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan internasional, sebuah langkah strategis yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih beragam dan mandiri.

BRICS juga membuka akses bagi anggotanya untuk menikmati keuntungan free tariff atau bebas tarif dengan negara-negara maju, yang tentunya dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. Lebih dari itu, aliansi ini hadir sebagai wadah penting bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam kancah perdagangan internasional, memberikan kekuatan tawar yang lebih besar dalam negosiasi global.

Namun, bergabung dengan BRICS juga membawa beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Dampak geopolitik menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi negara anggota, mengingat dinamika hubungan internasional yang kompleks saat ini. Selain itu, meskipun BRICS didesain sebagai wadah untuk memajukan kepentingan negara berkembang, faktanya perkembangan ekonomi yang diharapkan belum tentu signifikan bagi semua negara anggota. Realitas ini menunjukkan bahwa meski BRICS menawarkan berbagai keuntungan potensial, keberhasilan dalam memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan masing-masing negara dalam mengelola tantangan yang ada sambil memaksimalkan manfaat dari keanggotaan mereka.

Menurut beberapa penelitian  ilmiah,  Keputusan sebuah negara untuk bergabung dengan aliansi BRICS membawa implikasi geopolitik yang mendalam dan kompleks. Salah satu dampak yang paling mendasar adalah potensi perubahan dalam kedaulatan negara tersebut. Ketika bergabung dengan BRICS, sebuah negara mungkin harus melakukan penyesuaian dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan nasionalnya untuk mengakomodasi kepentingan bersama aliansi, yang terkadang bisa menimbulkan kekhawatiran tentang otonomi dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Lebih jauh lagi, bergabungnya sebuah negara ke dalam BRICS turut berkontribusi pada pergeseran keseimbangan kekuatan global yang lebih luas. BRICS hadir sebagai alternatif dari dominasi ekonomi negara-negara Barat yang telah berlangsung selama ini, menciptakan dinamika baru dalam tatanan geopolitik dunia. Pergeseran ini tidak hanya mempengaruhi hubungan ekonomi tetapi juga mengubah lanskap politik internasional secara keseluruhan.

Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana keanggotaan dalam BRICS dapat mendorong perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri suatu negara. Negara anggota mungkin perlu menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan kepentingan strategis aliansi, yang bisa jadi berbeda dari orientasi kebijakan sebelumnya. Mengingat besarnya dampak geopolitik ini, menjadi sangat penting bagi setiap negara untuk melakukan kajian mendalam dan pertimbangan matang sebelum memutuskan bergabung dengan BRICS, sehingga dapat memastikan keselarasan antara kepentingan nasional dengan dinamika baru yang akan dihadapi dalam kancah global.

Lalu bagaimanakah dampaknya terhadap perdagangan internasional, apakah signifikan?

BRICS telah memainkan peran transformatif dalam dinamika organisasi perdagangan internasional, khususnya dalam konteks World Trade Organization (WTO). Kehadiran aliansi ini telah menciptakan pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuatan global, terutama dengan memberikan daya tawar yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Dalam forum-forum WTO, suara kolektif BRICS menjadi penyeimbang yang efektif terhadap dominasi tradisional negara-negara maju, memungkinkan negosiasi yang lebih setara dalam isu-isu perdagangan internasional.

Pengaruh BRICS juga terlihat jelas dalam upayanya mendorong reformasi kebijakan di dalam WTO. Aliansi ini secara aktif memperjuangkan perubahan-perubahan yang lebih mengakomodasi kepentingan negara berkembang, termasuk advokasi untuk perlakuan khusus dan pemberian fleksibilitas yang lebih besar dalam implementasi aturan perdagangan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen BRICS untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Posisi unik BRICS dalam lanskap perdagangan global membuatnya menjadi entitas yang kompleks - berperan ganda sebagai mitra sekaligus potensial pesaing bagi WTO. Di satu sisi, BRICS berkontribusi dalam mempromosikan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang juga didukung WTO. Namun di sisi lain, kemampuannya untuk membentuk blok perdagangan sendiri menciptakan dinamika baru dalam arsitektur perdagangan global. Dualitas ini menggambarkan bagaimana BRICS telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya mampu mempengaruhi, tetapi juga berpotensi membentuk ulang tatanan perdagangan internasional, terutama dalam konteks memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang.

Berbicara mengenai kesiapan Indonesia untuk bergabung dalam aliansi BRICS, ada beberapa hal yaang patut dipertimbangkan , salah satunya adalah mengenai posisi indonesia yanng merupakan "negara non-block", karena hal tersebut dapat memengaruhi posisi Indonesia di kancah politik internasional terutama dalam aspek geopolitik indonesia, selain itu Indoensia pun belum bisa menyediakan fasilitas hukum yang baik bagi para investor asing nantinya.

Menurut Azarya dalam peneliatannya pada tahun 2024 , mengungkapkan bahwa terdapat akibat hukum yang akan dialami oleh Indonesia jika Indonesia tergabung dalam aliansi BRICS , yakni Bergabungnya Indonesia dengan aliansi BRICS akan membawa berbagai implikasi hukum yang perlu diperhatikan dengan seksama. Sebagai anggota baru, Indonesia akan dihadapkan pada kewajiban untuk mematuhi berbagai kaidah dan asas hukum internasional yang mengatur interaksi antar negara anggota BRICS. Kepatuhan ini menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan produktif dengan sesama anggota aliansi.

Lebih lanjut, keanggotaan dalam BRICS akan mendorong Indonesia untuk melakukan penyelarasan kebijakan luar negerinya dengan kepentingan kolektif aliansi. Proses ini mungkin mengharuskan adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan yang selama ini dijalankan, termasuk kemungkinan perubahan dalam berbagai regulasi ekonomi untuk mengakomodasi strategi BRICS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perubahan-perubahan ini perlu dilakukan secara cermat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Aspek penting lainnya adalah keharusan Indonesia untuk menyediakan fasilitas hukum yang memadai bagi investor asing dari negara-negara BRICS. Hal ini mencakup pembentukan kerangka hukum yang jelas dan mendukung untuk investasi, yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para investor. Semua konsekuensi hukum ini membutuhkan pertimbangan yang matang dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap sistem hukum nasional dan posisi Indonesia dalam konteks hukum internasional. Keseimbangan antara pemenuhan kewajiban sebagai anggota BRICS dan perlindungan kepentingan nasional menjadi kunci dalam menghadapi berbagai konsekuensi hukum tersebut.

keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS membawa berbagai implikasi yang kompleks dan multidimensi, mulai dari aspek ekonomi, geopolitik, hingga hukum. Di satu sisi, BRICS menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional, mengurangi ketergantungan pada dominasi Dolar AS, dan mendapatkan daya tawar yang lebih besar dalam forum global. Namun di sisi lain, bergabung dengan BRICS juga menghadirkan tantangan seperti penyesuaian kebijakan nasional, potensi dampak geopolitik, dan kebutuhan adaptasi regulasi hukum.

Dalam menghadapi pilihan strategis ini, Indonesia perlu melakukan kajian mendalam dan pertimbangan matang dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh tentang kesiapan nasional, dampak jangka panjang, dan yang terpenting, bagaimana langkah ini dapat memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional Indonesia sambil tetap mempertahankan kedaulatan dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut.