Tri Rismaharini: Dari "Tukang Taman" Surabaya Menjadi "Tukang Kawal" Bansos Tepat Sasaran

Rencana pengunduran diri tersebut ditolak oleh hampir seluruh masyarakat Surabaya, dikarenakan prestasi yang diberikan Risma selama memimpin Surabaya, sampai munculnya gerakan di situs online yang bernama "Save Risma" untuk mendukung kepemimpinan Risma sebagai Wali Kota.

Risma kini menjadi "Tukang Kawal" Bansos Tepat Sasaran

Selama menjadi Wali Kota Surabaya dua periode, berbagai masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah ia tangani. Permakanan untuk lansia dan beasiswa untuk anak tidak mampu, telah menjadi agenda rutin dalam programnya. 

Alasan itulah yang mungkin menjadi dasar Presiden Joko Widodo memilih Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju yang menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dari dana Bansos Covid-19 pada reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pada tanggal 22 Desember 2020.

Kehadiran Risma sebagai Menteri Sosial RI menjadikan staffnya harus mengikuti cepatnya gerakan dan langkah kerjanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. 

Berbagai inovasi dan gebrakan wujud sinergitas dan kolaborasi pemerintah dan Kementerian Sosial RI telah dilakukan,  diantaranya adalah upaya pemerintah mengembangkan program kewirausahaan untuk kelompok rentan terdampak pandemi Covid-19 yang telah memukul semua sektor di Tanah Air, termasuk kelompok miskin dan rentan sebagai menjadi pihak yang paling terdampak.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif. Program itu berupa bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) untuk 18,8 juta penerima manfaat, sehingga di tahun 2021 nilai bantuan sekitar Rp 105 triliun atau 7,5 juta dollar Amerika Serikat (AS). Selain itu, juga diberikan program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu.

Bagi anak-anak yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang terkena dampak pandemi dan kehilangan orangtuanya akan diberikan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah akan meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka. Sayangnya, dalam mengupayakan program kesejahteraan sosial itu, pemerintah menghadapi tantangan besar, yakni melihat luasnya wilayah Tanah Air yang terdiri dari 16.772 pulau. Maka penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.

Pengelolaan data menjadi prioritas pertama ketika Risma ditugaskan di Kemensos Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat. 

One Integrated System Data, mungkin itulah nama yang cocok untuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) saat ini yang sudah diintegrasikan dengan Data Capil Kemendagri, Data Siswa Dapodik/Emis Kemendikbud dan atau Kemenag, serta Data Kepemilikan Tanah dan Kendaraan Bermotor untuk menghindari dari salah sasaran untuk para penerima bansos.