d. Guna menangani problem sosial ini, harus ada sebuah kekuatan yang memiliki kemampuan dan wewenang mengontrol perilaku dan aksi seluruh anggota masyarakat, serta mengatur seluruh hak dan kewajiban yang harus mereka jalankan sebagai anggota masyarakat. Di seluruh dunia, kekuatan ini dikenal dengan nama “negara”.
2. Argumentasi tekstual; argumentasi tekstual dalam hal ini sangat beragam. Sebagai contoh, mari kita renungkan beberapa nas berikut ini:
a. Ketika mendengar kelompok Khawarij menyatakan, “Lâ hukma illâ lillâh,” Imam Ali as langsung menegaskan, “Ini adalah kalimat hak yang dimaksudkan untuk sebuah kebatilan. Betul bahwa tiada hukum kecuali dari sisi Allah. Tetapi yang mereka inginkan tidak boleh ada pemimpin. Padahal Masyarakat harus memiliki seorang pemimpin, entah pemimpin yang baik maupun pemimpin yang lalim.” (Ibn Abil Hadid, Syarh Nahj al-Balâghoh, jld. 2, hlm. 307; al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrô, jld. 8, hlm. 184)
b. Imam Ali as berkata,
«لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر، قالوا: يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله به السبيل و يجاهد به العدو، و يجیئ به الفیئ و يقام به الحدود، و يحج به البيت، و يعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله»
“Urusan masyarakat tidak bisa ditegakkan kecuali oleh seorang pemimpin, entah pemimpin yang baik maupun pemimpin yang lalim.” Para sahabat bertanya, “Wahai Amirul Mukmini! Pemimpin yang baik itu sudah jelas. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang lalim?” Imam Ali as menjawab, “Melalui perantara pemimpin yang lalim, Allah mengamankan jalan-jalan dan memerangi musuh, seluruh income (fay’) negara bisa dikumpulkan, hukum-hukum ditegakkan, ibadah haji bisa dijalankan, dan Allah menjadikan orang mukmin bisa beribadah dengan aman hingga ajalnya tiba.” (Al-Mutaqi al-Hindi, Kanz al-‘Ummâl, jld. 5, hlm. 751, hadis no. 14286)
Dalam sebuah pernyataan tegas, Aristoteles berkata, “Negara muncul dari tuntutan tabiat manusia ... Barang siapa mengingkari urgensi negara, maka ia tak berbeda dengan seekor binatang buas atau makhluk supra manusia yang tidak pernah membutuhkan negara.” (Al-Siyâsah, dinukil dari Mabani-ye Masyrûʻiyyat-e Hukumat, Abul Fadhl Musawiyan, hlm. 11)
Allamah Muhammad Husain Tabatabai pernah mengutarakan sebuah analisa historis tentang urgensi keberadaan negara dalam kaca mata Islam, dan bisa kita generalisasikan untuk ruang lingkup lain, karena titik pandangnya adalah ia meninjau muslimin sebagai sebuah masyarakat manusia. Ia menulis, “Kefitrahan masalah pembentukan negara sangatlah gamblang sehingga Rasulullah saw langsung membentuk sebuah negara Islam begitu beliau berhijrah ke Madinah. Masyarakat Islam kala itu banyak melontarkan pertanyaan seputar darah haid, hilal, infak, dan masalah-masalah yang sering terjadi di tengah mereka. Anehnya, mereka tidak pernah melontarkan pertanyaan sedikit pun tentang masalah pembentukan negara. Kita tidak pernah mendengar seorang sahabat kala itu mengatakan, tidak ada dalil yang mewajibkan kita menunjuk seorang khalifah (pemimpin). Hal ini lantaran mereka secara fitrah merasakan bahwa roda masyarakat Islam tanpa ada orang yang menjalankan tidak akan pernah berputar dengan sendirinya.” (Barresiho-ye Islômi, dinukil dari ibid, hlm. 12)
Perspektif Islam tentang Kepemimpinan
Apakah kekuasaan memiliki nilai yang primordial? Ini adalah pertanyaan kunci untuk menjawab perspektif Islam tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Jawaban yang kita miliki untuk pertanyaan ini pasti membentuk seluruh sikap dan aksi yang akan kita ambil.
